INDOPOSCO.ID – Perdana Menteri China Li Keqiang dan Ketua Majelis Permusyawaratan Politik (CPPCC) Wang Yang dipastikan akan meninggalkan jabatannya di pemerintahan dan parlemen tahun depan.
Kepastian itu diperoleh setelah nama keduanya tak masuk dalam daftar anggota Komite Sentral ke-20 Partai Komunis China (CPC) pimpinan Xi Jinping periode ketiganya (2022-2027) yang ditetapkan di Balai Agung Rakyat, Beijing, Sabtu (22/10/2022).
“Dengan keputusan ini, apakah semuanya setuju?” tanya Sekretaris Jenderal CPC Xi Jinping seperti dikutip Antara, Sabtu (22/10/2022).
Baca Juga : Minyak Menguat Ditopang Harapan Permintaan China dan Pelemahan Dolar
Seluruh anggota Komite Sentral ke-20, termasuk Xi sendiri menanggapi dengan mengangkat tangan kanan tanda setuju. Demikian pula dengan Li Keqiang dan Wang Yang yang duduk sejajar di sebelah kanan Xi Jinping ikut mengangkat tangan tanda setuju. Li dan Wang pada keanggotaan Komite Sentral ke-19 CPC menjabat sebagai sekretaris atau ranking kedua dan ketiga dalam struktur tertinggi partai berlambang palu dan arit pada periode 2017-2022 itu. “Apakah tidak ada yang setuju?” tanya Xi lagi.
Enam anggota Komite Tetap Biro Politik sebagai jajaran pimpinan tertinggi Komite Sentral, baik periode sebelumnya maupun pengurus baru, bersahutan menjawab, “Tidak ada!”
Sebelum menetapkan nama-nama anggota Komite Sentral, Xi Jinping telah meminta dua kali persetujuan, yakni disahkannya amandemen Anggaran Dasar CPC dan diterimanya laporan kerja Komite Sentral ke-19 CPC.
Polanya juga sama diawali dengan mengangkat tangan kanan tanda setuju dan pernyataan “tidak ada”.
“Kongres secara mutlak menyetujui program pembangunan baru sesuai dengan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme berkarakter China pada era baru sejak Kongres Nasional ke-19 (2017) CPC harus diadopsi ke dalam Anggaran Dasar Partai,” demikian keputusan kongres.
“Kongres menyerukan kepada anggota Partai agar mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kedudukan Kamerad Xi Jinping sebagai inti dari Komite Sentral dan Partai,” demikian laporan tersebut.
Laporan mengenai diputuskannya perubahan aturan CPC itu juga menyatakan bahwa untuk membangun China sebagai negara sosialis modern di segala bidang, maka dua langkah strategis harus ditempuh, yakni modernisasi sosialis sejak 2020 dan mengantarkan China sebagai negara yang makmur, kuat, demokratis, berbudaya, harmonis, dan indah hingga 2035.
Dengan diadopsinya pemikiran tersebut dalam anggaran dasar baru CPC, maka Xi secara sah mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tertinggi partai dalam periode ketiganya. Hal itu merupakan keputusan partai penguasa di China yang jarang terjadi.
Sebagai partai penguasa tunggal, maka Sekjen CPC berhak menduduki jabatan Presiden China, sedangkan posisi tertinggi kedua akan menjabat Perdana Menteri yang pemilihan dan penetapannya dilakukan pada Sidang Parlemen Dua Sesi pada Maret 2023. (wib)
