INDOPOSCO.ID – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait isu penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan beberapa elit politik.
Menurut dia, pernyataan Menkopolhukam tersebut menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya penundaan Pemilu.
“Penjelasan Menko Polhukam itu semakin memperjelas bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah aspirasi yang disampaikan pimpinan partai politik,” kata Baidowi seperti dikutip Antara, Senin (7/3/2022).
Ketua DPP PPP itu menilai pernyataan Menteri Mahfud MD menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret dalam isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Karena itu menurut dia, isu yang menyebutkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 berasal dari Presiden Jokowi, terbukti tidak benar.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu Langgar Asas Kedaulatan Rakyat
“Kalau ada yang berpikir penundaan Pemilu adalah kemauan Presiden Jokowi, kan tidak benar. Itu terbukti dari pernyataan Menkopolhukam, itu sudah jelas,” ujarnya.
Selain itu Baidowi menilai wajar aspirasi yang disampaikan para ketua umum partai politik terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, dalam ruang demokrasi, semua pihak berhak berpendapat dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan hal yang biasa.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo punya sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum tetap digelar pada 2024. Mahfud menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam.
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan (Presiden),” tegas Mahfud.
Dia menyampaikan Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.
Mahfud menambahkan Presiden juga meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk. (mg1)
