INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim mengklaim bahwa pihaknya taat aturan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia yang menetapkan UMP dan UMK sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim yang diserang gelombang aksi buruh, namun tetap konsisten dengan keputusannya.
Baca Juga : Baru 27 Provinsi Telah Miliki UMK di 252 Kabupaten/Kota
Sementara lima gubernur lainnya disurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lantaran sudah melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.
“Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ungkap Indah Anggoro Putri Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2022).
Dijelaskan Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 Provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 Provinsi yang memiliki UMK di 252 Kabupaten/Kota.
Baca Juga : Kemnaker Minta Perusahaan yang Mampu Bayar UMP di Atas Penetapan Gubernur
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,”terangnya.
Dia menjelaskan PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan penetapan upah minimum merupakan bagian dari Program Strategis Nasional.
“Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten, Ujang Giri mengatakan, sudah menjadi keharusan bagi gubernur mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk peraturan mengenai formulasi pengupahan.
Dikatakan pria yang akrab disapa Ugi ini, sudah jelas bahwa formulasi pengupahan itu diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2021.
“Gubernur Banten Wahidin Halim patuh dan taat pada aturan pengupahan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021,” kata Ugi, Minggu (2/1/2022).
Diketahui bahwa kepala daerah dapat dijerat sanksi jika tidak menjalankan Program Strategis Nasional (PSN). Berkait pengupahan, itu merupakan bagian dari PSN yang masuk dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 68 memang diatur sanksi untuk kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f.
Pada Pasal 68 ayat 1, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah ousat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Kemudian dalam ayat 2, ketika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan. (dam)
