Nasional

Kemnaker Minta Perusahaan yang Mampu Bayar UMP di Atas Penetapan Gubernur

INDOPOSCO.ID – Saat ini pemerintah terus mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan. Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Jenderal jPembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri dalam keterangan, Sabtu (25/12/2021).

Pemerintah, menurut dia, wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah. Dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

“Bila pembinaan teknis belum membuahkan hasil, maka perlu dilakukan pengawasan teknis,” katanya.

Indah menyebut, pengawasan teknis tersebut bisa meliputi review, monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila, belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis selanjutnya berupa pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus (investigatif).

Baca Juga: Pro Kontra UMP DKI, DPRD Panggil Dinas Tenaga Kerja

“Dari hasil investigasi ini, jika terbukti ada kesalahan, maka pemerintah bisa menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Indah.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button