INDOPOSCO.ID – Pertimbangan ekonomi tinggal di kawasan rawan bencana bukan semata-mata masyarakat abai. Tetapi juga penegakkan hukum di sana lemah. Pernyataan tersebut diungkapkan Ahli Mitigasi dan Manajemen Bencana Eko Teguh Paripurno dalam acara daring, Kamis (9/12/2021).
Menurut dia, masyarakat yang tinggal di kawasan oranye (kawasan rawan bencana lahar) sepenuhnya mereka sadar. Demikian pula para penegak hukumnya.
“Kapan harus meninggalkan kawasan misalnya. Ini yang harus diperhatikan untuk pemahaman masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Gunung Semeru Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran
Ia menuturkan, untuk pemukiman harus berada di tempat aman. Kemudian selanjutnya untuk tempat kerja, seperti petani dan penambang pasir bisa di tempat risiko lebih tinggi dengan prinsip kehati-hatian.
“Peta yang sekarang sudah dijelaskan bagaimana risiko dan lainnya. Untuk perbaikan peta perlu penajaman dalam konteks waktu normal pada siaga awas,” terangnya.
“Warga terus mau ngapain? Sebenarnya sudah ada, tapi belum terkenal,” imbuhnya.
Ia menambahkan, yang perlu diperbaiki dari peta kawasan rawan bencana di antaranya pelatihan untuk warga, pengelola usaha ketika diultimatum juga tetap melakukan penambangan.
“Pemerintah di pusat dan daerah juga tidak melakukan penegakkan hukum, padahal itu semua ada,” ujarnya. (nas)
