• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

UU Cipta Kerja Dinilai sebagai Rapor Merah bagi Pemerintah dan DPR

Redaksi Editor Redaksi
Senin, 29 November 2021 - 09:32
in Headline
uu cipta kerja

Pakar komunikasi politik (komunikolog) dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr. Emrus Sihombing. (Antara)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai sangat moderat karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.

Namun, putusan MK tersebut sekaligus menjadi rapor merah bagi pemerintah dan DPR karena tidak pruden dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.

BacaJuga:

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

“Kendati saya optimistis pemerintah mampu melakukan revisi UU Cipta Kerja tersebut, namun putusan MK tersebut membuktikan bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan kekeliruan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja tersebut. Ini harus menjadi bahan introspeksi diri dan evaluasi bagi pemerintah dan DPR,” ujar pengamat kebijakan publik sekaligus pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing kepada Indoposco.id, Minggu (28/11/2021).

Baca Juga : UU Cipta Kerja Inkonstitusional, DPR: Kenapa Tetap Berlaku?

Emrus mengatakan, mungkin secara content, UU Cipta Kerja itu baik namun dalam proses penyusunannya ada hal yang dilanggar dan tidak sesuai dengan UUD 1945.

“Kenapa diberi kesempatan oleh MK untuk melakukan perbaikan, manurut saya bisa jadi content-nya bagus. Kalau content-nya juga inkonstitusinal mungkin MK memutuskan untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut,” ujarnya.

Emrus mengungkapkan pihaknya pernah menjadi juru bicara serap aspirasi untuk membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga : Pemuda Muhammadiyah: Putusan MK Sikap Kenegarawanan Hakim

“Serap aspirasi dilakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut. Tapi saya bukan juru bicara serap aspirasi UU Cipta Kerja, melainkan hanya peraturan turunannya,” katanya.

Emrus mengatakan, secara pribadi pihaknya berpendapat banyak hal yang positif dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya melihat dari segi content, banyak hal baik yang diatur dalam UU Cipta Kerja tersebut. Masyarakat bisa memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan dalam UU tersebut. Misalnya, untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) sudah dibolehkan dibuat perorangan. Artinya membuka peluang kepada setiap orang khususnya milenial untuk membuka perusahaan PT. Jadi kalau kita sisir, banyak pasal yang menguntungkan masyarakat. Tetapi kalau ada pihak yang mengatakan ada pasal yang merugikan, itu hak mereka dan wajar dalam negara demokrasi,” kata Emrus.

Secara terpisah pengamat kebijakan publik, Moch Ojat Sudrajat mengatakan putusan MK setengah hati. Sebab di satu sisi MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat namun di sisi lain MK memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.

“Menurut pendapat saya, putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk investor mungkin hal ini akan membuat mereka lebih hati-hati dalam berinvestasi. Karena dalam UU Cipta Kerja itu mengatur banyak hal, tidak hanya soal buruh tetapi juga mengatur banyak hal lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

“Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. (dam)

Tags: DPR RIUU Cipta KerjaUU Ciptaker

Berita Terkait.

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi
Headline

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi

Jumat, 20 November 2026 - 08:47
sigit
Headline

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

Kamis, 19 November 2026 - 21:31
habib
Headline

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

Kamis, 19 November 2026 - 15:23
Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok
Headline

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok

Kamis, 19 November 2026 - 14:10
Target 70 Persen Manfaat Tambang, IMA Ingatkan Pentingnya Investasi Jangka Panjang
Headline

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar, Libatkan Ahli dan Pengawas Internal

Kamis, 19 November 2026 - 11:57
Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara
Headline

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara

Kamis, 19 November 2026 - 10:46

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10492 shares
    Share 4197 Tweet 2623
  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    702 shares
    Share 281 Tweet 176
  • Prabu SMAN 3 “Teladan” Jakarta Borong Penghargaan, Terbaik Susun Proker dan Battle of Prabu

    685 shares
    Share 274 Tweet 171
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    682 shares
    Share 273 Tweet 171
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    716 shares
    Share 286 Tweet 179

OLAHRAGA

forki
Olahraga

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Editor Juni Armanto
Jumat, 20 November 2026 - 17:27

INDOPOSCO.ID - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyiapkan perluasan program Guardian Girls Karate Indonesia (GKI) hingga menjangkau...

SelengkapnyaDetails
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.