INDOPOSCO.ID – Putusan Mahkamah Konstitus (MK) membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani melalui gawai, Minggu (28/11/2021).
Ia mengatakan, pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat, sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan Undang-Undang.
“PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat formil,” katanya.
Ia menyebut, UU Cipta Kerja cenderung merugikan buruh, membuka pintu tenaga kerja asing (TKA) besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam (SDA) hingga merusak kelestarian lingkungan.
Baca Juga : Pemerintah Segera Lakukan Perbaikan Soal UU Cipta Kerja
“Proses pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional, tapi kenapa putusan MK menyebut UU ini tetap berlaku,” katanya.
“Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional,” imbuhnya.
Ia menilai MK terkesan sangat politis. Padahal, MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan yang paling berhak memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak. “Ibaratnya MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi,” ucapnya.
Dia menyebut pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di lembaga DPR RI sampai dua tahun ke depan. (nas)
