INDOPOSCO.ID – Putusan Mahkamah Konstitus (MK) membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani melalui gawai, Minggu (28/11/2021).
Ia mengatakan, pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat, sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan Undang-Undang.
“PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat formil,” katanya.
Ia menyebut, UU Cipta Kerja cenderung merugikan buruh, membuka pintu tenaga kerja asing (TKA) besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam (SDA) hingga merusak kelestarian lingkungan.
Baca Juga : Pemerintah Segera Lakukan Perbaikan Soal UU Cipta Kerja
