INDOPOSCO.ID – Euforia di kalangan masyarakat saat kasus Covid-19 sedang menurun selalu diikuti dengan peningkatan angka terkonfirmasi positif di Tanah Air.
“Semua kenaikan kasus itu selalu terjadi sesudah penurunan, karena kita euforia. Kita lupa kita ingin buru-buru terbuka sehingga naik lagi dan itu terjadi terus sudah dua kali kalau bisa jangan terjadi lagi,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Senin (8/11).
Budi mengatakan dinamika dari syarat melakukan perjalanan terus dibahas oleh pemerintah hingga ke rapat kabinet.
Dalam diskusi itu, lanjut dia, pemerintah memberikan kebijakan terkait prinsip “gas dan rem” dalam mengantisipasi penularan Covid-19 serta memastikan roda perekonomian tetap berjalan baik.
“Posisi kami adalah ingin memastikan karena keputusan di rapat kabinet itu Bapak Presiden Joko Widodo ada gas dan ada remnya. Kemenkes di sini berfungsi sebagai rem,” katanya, dikutip dari Antara.
Budi berpendapat akan lebih baik bila kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan secara hati-hati, terutama menghadapi Natal dan tahun baru dalam waktu dekat.
Kemudian yang kedua, kata Budi, Indonesia dijadwalkan memiliki banyak penyelenggaraan acara internasional pada 2020.
“G20 itu banyak sekali, COP-26 juga akan dilakukan di Indonesia dan di Bali,” katanya.
Budi mengaku sangat khawatir bila euforia masyarakat berujung pada lompatan kasus COVID-19 pada Januari-Februari 2022. “Itu tidak ada yang mau datang nanti kepala negara G20 ke kita,” katanya.
Menurut Budi akan lebih baik bila kebijakan pemerintah terkait PPKM bersifat konservatif dan gradual mengingat situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang semakin membaik.
“Kita tahan dulu, jangan berlebihan euforianya, nanti kalau kita bisa lewati Januari-Februari dengan baik, ke depan kita bisa lebih baik karena kita sudah lebih ketemu cara menangani pandemi ini,” ujarnya.
Budi memastikan kebijakan pemerintah terkait skema gas dan rem terus dibahas dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.
“Bukan hanya (persyaratan) perjalanan yang kita harus jaga, terutama kalau di mata saya yang paling rawan aktivitas hari keagamaan besar yang kemudian melibatkan liburan,” katanya.
Menurut Budi upaya yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah menekan pergerakan masyarakat saat liburan hingga penambahannya bisa di bawah 5 persen. (arm)
