INDOPOSCO.ID– Money politik alias politik uang masih dominan mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap penentuan calon pemimpin mereka dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serantak di Kabupaten Lebak,Banten, diikuti 265 desa yang digelar,Minggu (24/10/2021) lalu.
Pengamat sosial dan politik Perguruan Tinggi La Tansa Mashiro Rangkasbitung Mohamad Husen ikut menyoroti hasil Pilkades serentak 24 Oktober 2021 lalu.
Ia meyakini, politik uang menjadi penentu kemenangan calon kades terpilih pada pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Lebak.“Pilkades Serentak 2021 telah berakhir. Dari 215 calon kades petahana yang berkontestasi, kurang lebih 101 orang yang berhasil mempertahankan jabatannya. Sisanya, tumbang oleh calon kades baru,” kata Husen kepada wartawan di Rangkasbitung,Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, tumbangnya petahana dalam Pilkades Serentak 2021, salah satunya dipengaruhi politik uang atau money politics. Apalagi, kondisi ekonomi masyarakat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Akibatnya, para pemilih menjadi pragmatis dalam menentukan pilihannya di pilkades. Calon kades yang tidak memiliki modal untuk kampanye dan sosialisasi diri tidak akan mendapatkan suara pada hari pencoblosan. Termasuk, calon kades petahana yang bertumbangan.“Namun, tidak semua masyarakat bersikap demikian,karena banyak juga pemilih cerdas yang memilih berdasarkan visi misi calon kades,” imbuhnya.
Pada masa kampanye dan menjelang hari pencoblosan, politik uang yang dilakukan para calon kades cukup marak. Bahkan, beberapa calon kades terekam membagi-bagikan yang dan videonya viral di media sosial. Mereka berdalih, uang tersebut untuk ngeliwet, sedekah, dan untuk yang lainnya.
“Saya tegaskan, politik uang pasti mempengaruhi arah pilihan masyarakat. Tapi, bukan penentu satu-satunya seseorang memilih calon kades. Ada juga faktor yang lain,” ungkapnya.
Faktor lain yang bisa mempengaruhi pilihan politik masyarakat sehingga tidak memilih petahana, yakni karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan calon kades petahana. Karena, selama enam tahun memimpin desa, mereka tidak merasakan hasil pembangunan yang dilakukan kades tersebut.
Karena itu, masyarakat ingin ada perubahan dan calon kades penantang petahana potensial menghadirkan perubahan di desa tersebut.“Faktor lain yang mempengaruhi pilihan masyarakat, karena balas jasa terhadap calon kades yang berkontestasi. Misalnya, masyarakat tersebut telah dibantu dalam berbagai urusan sehari-hari,” terangnya.
Terpisah, akademisi Perguruan Tinggi La Tansa Mashiro lainnya, Agus Sutisna menyatakan, ada tiga kemungkinan kenapa petahana tidak dipilih kembali masyarakat. Pertama, calon kades petahana yang tumbang tidak berkinerja baik selama memimpin dan masyarakat menghukumnya dengan cara tidak memilih kades petahana kembali. Kedua, karena literasi pilkades masyarakat yang makin baik. Mereka makin paham prinsip-prinsip elektoral termasuk pilkades bahwa soal pilihan adalah soal hak dan otonomi politik setiap orang.
“Terakhir, mungkin juga makin banyak pilihan-pilihan kandidat yang baik dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Sehingga berhasil mengalahkan calon kades petahana,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak Ucuy Masyhuri mengajak, kepada semua calon kades yang berkontestasi di Pilkades Serentak 2021 untuk tetap menjaga situasi kondusif. Sekarang, tidak ada lagi bendera merah, biru, kuning, hijau, dan cokelat. Hanya ada satu bendera, yakni merah putih. Jika sebelumnya, masyarakat terkotak-kotak mendukung calon kades, maka setelah penetapan kades terpilih masyarakat harus bersatu.
“Tidak ada lagi perbedaan. Yang menang jangan melakukan perayaaan yang berlebihan, sedangkan yang kalah harus komitmen dengan deklarasi damai yang dibacakan sebelum pencoblosan. Semuanya harus bersatu. Tidak boleh terpecah belah atau mau dipecah belah,” ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengapresiasi, calon kades yang legowo dan mengajak masyarakat untuk bersatu. Walaupun, ada di beberapa desa yang melakukan gugatan, karena tidak puas dengan hasil pilkades. Hal itu merupakan dinamika dalam pesta demokrasi. Dengan catatan, calon kades dan pendukungnya yang tidak puas, tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
“Dinamika setelah pilkades harus disikapi secara arif dan bijaksana. Kita hormati para calon kades yang berjuang tersebut. Asalkan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum,” tukasnya. (yas)
