INDOPOSCO.ID – Besaran anggaran pendidikan di Pemprov Banten mencapai 34,38 persen dari APBD tidak berbanding lurus dengan pencapaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan terkesan sarat dengan muatan politis menjelang akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Hal ini dikatakan oleh akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Ikhsan Ahmad menyikapi jawaban Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sidang paripurna dengan DPRD Banten kemarin.
Ikhsan mengatakan, besaran anggaran pendidikan yang disampaikan gubernur punya kesan kuat politis dimasa akhir jabatannya, mengingat besaran itu disertai informasi capaian yang telah ada atas mutu pendidikan di Banten.
“Sama-sama kita tahu, banyak persoalan pendidikan di Banten yang belum selesai. Besarnya anggaran pendidikan menjadi berita gembira tetapi jauh lebih penting akselerasi terhadap efektifitas dan ketepatan sasaran yang ingin dicapai,” ujar Ikhsan kepada Indoposco, Rabu (8/9/2021).
Menurut Ikhsan, besaran biaya pendidikan tersebut masih bersifat orientasi fisik produk politik.
“Contoh pendidikan gratis, hanya 1 yang dipenuhi dari 3 komponen. Demikian juga, pembangunan SDM yang ada, banyak sekolah-sekolah dimana kepala sekolahnya PLT dan PLT yang menjabat diduga tidak berhak karena melanggar Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 dan surat edaran Dirjen Nomor 8356 tentang guru dan ketenagapendidikan,” ungkap Ikhsan. (yas)
