INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menyatakan, bocornya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo bukti lemahnya sistem yang dimiliki kementerian terkait.
Atas kondisi itu, masih banyak celah yang dapat ditembus oleh kelompok-kelompok peretas yang memiliki kepentingan tertentu.
“Menurut saya ini lemahnya koordinasi di antara Kementerian terkait, baik yang ada di lingkungan Kemenkes dan Kominfo,” katanya saat dihubungi, Minggu (5/9/2021).
Ia menyebutkan, kejadian ini sangat berpengaruh pada kepercayaan publik. Sehingga, perlu koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Menurut saya yang terpenting duduk satu meja, bahas dimana kelemahannya untuk dicarikan solusi. Kalau dibiarkan terlalu lama akan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, karena menyangkut data diri orang,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan larut. Meskipun, pihak Kemenkes mengklaim tersebarnya NIK Presiden bukan kebocoran data, melainkan penyalahgunaan wewenang.
“Ini fakta beredar di mana-mana. Nggak ada kebocoran di mana? Di aplikasi sebelumnya jelas bocor. Itu tidak sedikit uang itu, puluhan miliar mungkin untuk menyiapkan perangkat itu. Pihak penyedia jasa sistem harus bertanggung jawab,” tegasnya. (son)
