INDOPOSCO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Cilegon, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon untuk segera menangkap pemberi suap kepada kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk diketahui Kejari Kota Cilegon telah menetapkan dan menahan Kepala Dishub Kota Cilegon berinisial UDA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP), Kamis 19 Agustus 2021 lalu.
Namun, ada yang hal yang terlihat janggal dan banyak yang bertanya-tanya kenapa hanya penerima suap saja yang dijadikan tersangka, pemberi suap masih bebas berkeliaran.
“Sejatinya tidak akan ada asap jika tidak ada api, begitu pun tidak akan ada penerima suap, jika tidak ada yang memberi,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Cilegon Rikil Amri, Minggu (22/8/2021
Ia mengatakan pada Pasal 5 UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihak pemberi suap kepada penyelenggara negara ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
“Setiap orang dapat dikenakan Pasal 5 bilamana memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” tegasnya.
Seseorang dikenakan Pasal 5 juga bilamana memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
“Kami berharap Kejari Cilegon segera mengungkap siapa oknum pemberi suapnya dan siapa saja oknum yang dapat jatah atau bagian dari aliran dana suap tersebut agar jelas dan transparan,” ujarnya.
Amri juga menegaskan, siapa pun yang terlibat ataupun oknum perantara dalam kasus tersebut harus diungkap sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
“Jadi berantas korupsi sampai ke akar-akarnya agar Kota Cilegon bersih dan terbebas dari praktik-praktik terlarang,”pungkasnya. (dam)
