INDOPOSCO.ID – Pakar Keamanan Pratama Persadha mengungkapkan, data pribadi penerima manfaat vaksinasi berpeluang besar untuk disalahgunakan oleh kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
Mengingat, ada dua kali penyetoran data dari peserta vaksinasi, yakni diupload secara online melalui aplikasi Peludilindungi dan penyerahan fisik saat pendaftaran vaksin.
“Dari data vaksin covid bisa data lengkap, itu kalau otaknya pintar itu bisa ngetek over dari nomor telepon sehingga akun dompet digital bisa di take over,” katanya pada sebuah program acara di televisi swasta, dengan tema “Waspada Kebocoran Data saat Cetak Sertifikat Vaksin”, Ahad (15/8).
Pratama menjelaskan, saat ini masyarakat banyak yang mencetak sertifikat vaksinasi akibat dijadikan sebuah persyaratan masuk mal. Kondisi ini yang berpotensi disalahgunakan.
“Hanya kecil orang nyetak sertifikat, yang ditakutkan data fisik. Kadang ngasih foto copy KTP. Itu data masyarakat di kemanakan, itu yang lebih bahaya akan ada ratusan juta dengan nomor HP, NIK valid. Kita tidak tahu itu dilindungi tidak?,” jelasnya.
Bahkan lebih ekstremnya, Pratama yang juga Chairman CISSReC menyebutkan data itu dapat disalahgunakan untuk kepentingan kontestasi politik tahun 2024. Hal ini harus menjadi atensi lebih dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Apalagi tahun 2024 tahun politik. Harus kalau masuk data fisiknya dihancurkan. List data vaksin di mana disimpannya,” ungkapnya.
Pihaknya mendorong agar pemerintah melakukan inovasi sistem tentang sertifikat vaksinasi. Misalnya, masuk ke dalam mal tidak perlu menunjukan sertifikat dan bisa berbasis barcode. Sehingga identitas atau data masyarakat tidak diperlihatkan.
“Kominfo di Maret 2021, pengguna smartphone baru 89 persen. Artinya ada 11 persen masyarakat yang tidak punya smartphone, masa tidak bisa masuk mal. Itu harus memfasilitasi di sana. Bisa saja menyediakan hanya barcode saja,” ucapnya. (son)
Foto: ilustrasi data penerima vaksin ya caariin
