INDOPOSCO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, sampai saat ini, belum ada desa adat yang diakui secara sah oleh pemerintah.
“Belum ada satu pun desa adat yang diakui secara sah oleh pemerintah melalui penerbitan register desa adat oleh Kementerian Dalam Negeri,” tutur Gus Menteri, sapaan akrab dari Abdul Halim Iskandar seperti dikutip Antara, Rabu (11/8/2021).
Padahal, lanjut Gus Menteri, perubahan status desa administrasi (non desa adat) menjadi desa adat dapat mempermudah pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam melakukan penataan desa adat.
Selama ini, penetapan status desa adat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa. “Pasal 98 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota,” cakap Gus Menteri.
Akan tetapi, Gus Menteri melanjutkan, dalam UU No 6 Tahun 2014 pun masih ada kendala yang dialami oleh pemerintah, khususnya Kementerian Desa PDTT, dalam memfasilitasi pergantian status dari desa administrasi menjadi desa adat agar keberadaannya diakui.
Salah satu kendala yang dialami yakni pemenuhan ketentuan desa adat yang tertera dalam Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yaitu kejelasan pada batas wilayah. Pasal tersebut mengharuskan perubahan status dari desa administrasi menjadi desa adat disertai dengan lampiran peta batas wilayah.
“Prasyarat pembentukan desa adat yaitu adanya kejelasan wilayah adat sebagai ruang berlakunya hukum adat,” tutur Gus Menteri.
Adapun kesulitan dalam menentukan batas wilayah disebabkan oleh pemberlakuan hukum adat di wilayah desa administrasi yang tidak menyeluruh. Hal ini yang menjadi hambatan dalam pembuatan peta batas wilayah desa adat.
Tanpa adanya kejelasan wilayah berlakunya hukum adat, sambung Gus Menteri, maka tidak bisa ditentukan batas- batas wilayah desa adat. Oleh karena itu, desa-desa yang berpotensi mengubah statusnya menjadi desa adat wajib memiliki kejelasan batas-batas wilayah berlakunya hukum adat mereka.
“Apabila kesatuan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya sudah jelas, maka pembentukan desa adat dapat difasilitasi,” tutur Gus Menteri. (mg2/wib)
