INDOPOSCO.ID – Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengemukakan pemerintah sedang menyusun strategi untuk menghindari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada area ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19.
“Selain mengurangi lonjakan kasus yang terjadi, pemerintah juga mempertimbangkan langkah untuk menanggulangi dampak turunan dari pandemi, seperti di area ketenagakerjaan,” ujarnya disaat menyatakan keterangan dalam agenda Pernyataan Pers Harian PPKM Darurat secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Rabu.
Dedy mengatakan pemerintah juga sedang memperjuangkan agar dampak tersebut mampu ditekan sebesar-besarnya. Salah satunya yaitu dengan menyusun langkah untuk menghindari terjadinya PHK karyawan.
“Koordinator PPKM Darurat sudah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan tentang penafsiran kerja dari rumah atau work from home (WFH),” ujarnya.
Dedy menuturkan, peraturan itu bertujuan supaya tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai WFH. Termasuk definisi kerja dari rumah yang berpotensi berakibat pada pengurangan komisi buruh dan pekerja.
“peraturan itu diperoleh dengan pertimbangan banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan,” ujarnya.
“Disaat ini pemerintah sedang dengan sungguh-sungguh mengatur langkah-langkah untuk menghindari PHK tenaga kerja serta di saat yang bersamaan menyelamatkan perusahaan,” ujar Dedy menambahkan.
Masih terkait ketenagakerjaan dalam rangka mendukung penerapan PPKM Darurat yang efektif, ujar Dedy, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran mengenai penerapan protokol kesehatan di tempat kerja.
“Surat edaran meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan sarana isolasi mandiri, dan hal lainnya yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanganan COVID- 19 di tempat kerja,” ujar Dedy. (mg2)
