INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Darul Sika mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali belum efektif.
Kebijakan PPKM Darurat tersebut, menurutnya, masih belum bisa membatasi mobilitas masyarakat. Bahkan, saat sidak petugas masih ditemukan kantor non esensial yang bekerja.
“Sebagian orang masih mementingkan pribadinya, belum untuk kepentingan bersama membangun herd imunity,” ujar Darul Sika melalui gawai, Rabu (7/7/2021).
Ia menuturkan, pemberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat jauh lebih efektif di tingkat mikro (RT/ RW). PPKM Mikro di tingkat RT, jauh lebih terkendali. Ketua RT lebih mengetahui kondisi masyarakat.
“Ketua RT lebih mengenal siapa warganya yang terkena Covid-19 dan warga mana yang tidak mampu secara ekonomi untuk dikarantina,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia, warga secara sukarela bisa bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan warga tersebut selama masa karantina.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, saat ini pemerintah melakukan kategori persebaran Covid-19 berdasarkan kabupaten/ kota. Kendati pengkategorian secara mikro jauh lebih efektif.
“Mungkin saja penerapan PPKM Darurat ini karena melihat pergerakan dan kerumunan terjadi antar wilayah,” terangnya.
“Tapi lihat saja penyekatan di Jakarta, masih banyak yang lolos. Tidak lewat jalan utama, masih banyak jalan tikus,” imbuhnya.
Ia melihat peran kepala daerah pada kebijakan PPKM Darurat sangat penting. Dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan warganya.
“Mustinya pemerintah klir persepsikan PPKM Darurat dengan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Ini penting, agar masyarakat mengetahui kebijakan tersebut. Mungkin saja, saat ini hanya 50 persen masyarakat yang tahu apa itu PPKM dan membedakan PSBB,” ucapnya. (nas)
