INDOPOSCO.ID – Dengan tetap berusaha mempercepat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN), Bea Cukai senantiasa menerima kunjungan serta sinergi dengan pemerintah daerah setempat guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Kali ini, Bea Cukai diwakili Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur serta Kanwil Bea Cukai Jatim I menyelenggarakan rangkaian kegiatan kunjungan dan sinergi bersama pihak lain tersebut.
Plt Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Hatta Wardhana, mengungkapkan bahwa kegiatan sinergi dan penerimaan kunjungan ini dalam rangka menjalin silaturahmi serta kerja sama yang baik antar instansi di bidang Kepabeanan dan Cukai. Lebih lanjut lagi, Hatta menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Bea Cukai kali ini lebih membahas peluang-peluang ekspor tiap daerah guna mendukung program PEN milik pemerintah.
“Kali ini, beberapa kantor Bea Cukai di berbagai daerah menerima kunjungan kerja sekaligus dalam rangka sinergi antar instansi di bidang kepabeanan dan cukai. Masing-masing dari kegiatan tersebut diadakan atas harapan agar mampu mendukung program PEN yang dicanangkan pemerintah. Peluang ekspor yang dimiliki tiap daerah pun dibahas dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan,” ungkap Hatta.
Di Provinsi Sulawesi Barat, Kanwil Bea Cukai Bagian Selatan bersama perwakilan Kemenkeu Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda diskusi perumusan dan penjajakan aturan di bidang kepabeanan dan cukai. Penjajakan ini juga menjadi bentuk sinergi nyata dalam wujudkan mimpi dalam membangun perekonomian Sulawesi Barat yang lebih kokoh dan berkelanjutan dengan mengakselerasi tumbuhnya industri berorientasi ekspor.
Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Parjiya, mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki peluang-peluang kegiatan bidang kepabeanan dan cukai yang mumpuni. Sinergi dan kerja sama lintas institusi juga diharapkan mampu diwujudkan dan dapat menstimulasi perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat ini.
“Poin-poin penting dalam peningkatan kualitas layanan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Sulawesi Barat saya kerucutkan pada beberapa issue strategis, yaitu salah satunya berkaitan dengan potensi pembentukan unit kerja pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai di Sulawesi Barat. Dengan adanya kerjasama sinergi lintas institusi diharapkan banyak program kerja yang mampu mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah provinsi Sulawesi Barat, yang praktisnya akan langsung ber dampak nyata dalam menstimulasi perekonomian di provinsi Sulawesi Barat,” tutup Parjiya.
Tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan di Sulawesi. Di Kalimantan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P. beserta jajaran melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan kerja kali ini difokuskan kepada dukungan ekspor pada UMKM melalui Pusat Logistik Berikat.
Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur selaku tuan rumah kemudian menjelaskan fasilitas kepabeanan pada Kanwil Bea Cukai Kalbagtim juga upaya Bea Cukai dalam mendorong pengembangan PLB sampai dengan dampak PLB bagi pelaku usaha dan masyarakat. Paparan lain oleh Staf Ahli Penerimaan Negara menjelaskan latar belakang pendirian PLB, insentif fiskal dan non fiskal pada PLB, program klinik ekspor dan NLE, serta persebaran PLB di Indonesia.
Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan di wilayah Jawa Timur. Di Jawa Timur, Kanwil Bea Cukai Jatim I menerima kunjungan dari Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan serta 17 anggota Komisi XI DPR RI. Kunjungan kerja yang dilakukan ini meliputi kunjungan kerja peningkatan ekspor UMKM oleh Kemenko Perekonomian serta kunjungan kerja spesifik DPR RI.
Dalam kunjungan pertama yang dilakukan Kemenko Perekonomian ini menjadi pertanda baik hadirnya Kemenko Perekonomian dalam mengkoordinir dan menyelaraskan Kementerian dan Lembaga yang tengah ramai mengeroyok peningkatan ekspor UMKM. Selain itu, tim Kemenko Perekonomian juga menyampaikan rencana pembentukan Dewan Penunjang Ekspor (DPE) dalam rangka melaksanakan mandat Presiden Jokowi.
Kemudian dalam kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi XI DPR ke Provinsi Jawa Timur, tim yang dikirim menyampaikan bahwa kunjungan ini sebagai upaya pemerintah yang bekerja sama dalam memitigasi dampak pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beberapa upaya yaitu menjaga konsumsi, mendukung pelaku UMKM dalam mempertahankan investasi, serta mendukung aktivasi ekspor dan impor menjadi bahasan yang dikemukakan dalam kunjungan kerja ini.
“Semoga dengan kunjungan kerja secara langsung serta sinergi antar instansi ini mampu mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga pembentukan karakter bangsa Indonesia yang lebih maju akan segera dapat diwujudkan,” tutup Hatta. (bro)
