INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa perubahan yang dinilai lebih baik dari petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta dibandingkan tahun 2020.
Sejumlah perbaikan dilakukan untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di DKI Jakarta. Salah satunya adalah dengan meniadakan jalur anak luar DKI Jakarta.
Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, selama ini, terdapat jalur anak luar Jakarta sebanyak 5 persen, namun atas dasar standar pelayanan minimum (SPM) daya tampung sekolah negeri belum mampu melayani seluruh anak di Jakarta.
“Memutuskan mengutamakan SPM untuk anak-anak DKI Jakarta saja. Anak-anak luar DKI Jakarta, hak pendidikannya wajib dipenuhi pemerintah daerah (Pemda) masing-masing,” kata Retno di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Sebagai bentuk tanggungjawab dalam memenuhi hak atas pendidikan warganya, pada PPDB tahun 2021 mulai melibatkan sejumlah sekolah menengah atas (SMA) swasta sebagai sekolah tujuan PPDB.
Pembiayaan sekolahnya ditanggung pemprov DKI Jakarta melalui mekanisme Biaya Operasional Pendidikan (BOP), artinya gratis karena biayanya ditanggung Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
Kebijakan tersebut diambil setelah Pemprov DKI Jakarta mendata bahwa ada 168 kelurahan di DKI Jakarta tidak ada SMA Negeri. Maka dilakukan pengkajian dan mekanisme pembiayaannya melalui BOP yang besarannya Rp 400 ribu/siswa/bulan.
“Kebijakan melibatkan SMA swasta karena kekurangan SMA Negeri di wilayah kelurahannya. Ini merupakan kebijakan yang patut dicontoh daerah lain yang sesungguhnya wajib memenuhi anggaran 20 persen di APBD-nya untuk pendidikan,” tandasnya.
Tahapan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun ajaran 2021/2022 telah resmi dibuka. Ada empat jalur seleksi PPDB DKI tahun 2021 yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur pindah tugas orangtua dan anak guru. (dan)
