INDOPOSCO.ID – Pemerintah berencana membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat.
“Tahun 2020 lalu kami sudah siapkan membuka PTM dan dilanjutkan 2021 ini. Kami tetap prioritas hak hidup, hak sehat dan hak pendidikan,” ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti melalui gawai, Sabtu (5/6/2021).
Ia menjelaskan, hak pendidikan bisa terpenuhi apabila hak hidup dan hak sehat anak terpenuhi. Namun, apabila hak pendidikan terpenuhi dan anak sakit atau meninggal, maka pendidikan tersebut tidak berguna.
“Angka kematian anak terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia saat ini tertinggi se-Asia Pasifik,” bebernya.
Menurut Retno, angka Covid-19 rate di suatu daerah di atas 10, KPAI tidak pernah merekomendasikan pembukaan PTM terbatas. Apalagi membuka untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Jangankan Covid-19 di atas 10, di atas 5 saja, kami menyarankan PTM tidak dibuka,” ucapnya.
Retno menjelaskan, faktor vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan bukan menjadi faktor utama pembukaan PTM terbatas. Berkaca dari sekolah-sekolah di Eropa, kesiapan sekolah menjadi faktor utama PTM terbatas.
Menurut Retno, KPAI sangat konsen terkait pengawasan persiapan sekolah pada PTM terbatas. Dari pantauan, menurut Retno, ada kenaikan kesiapan sekolah menghadapi PTM terbatas.
“Di 2020 lalu, baru 16,7 persen sekolah yang siap menerapkan PTM terbatas. Dan naik di 2021 saat ini mencapai 79 persen. Ini menunjukkan keseriusan daerah memberlakukan PTM terbatas,” ucapnya. (nas)
