INDOPOSCO.ID – Dosen Fakultas Hukum Trisakti Ahmad Ahsin Thohari mengatakan, capaian undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah sesuai dengan instrumen-instrumen internasional.
“Dunia semakin meminimalisir orang tanpa kewarganegaraan,” ujar Ahmad Ahsin Thohari dalam acara daring, Jumat (28/5/2021).
Sebab, dikatakan dia, seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan, maka hak-haknya akan disangkal oleh negara. Dengan demikian, hak dasarnya pun akan sulit terpenuhi.
“Kita ambil contoh manusia perahu di perbatasan Indonesia dan Filipina (Sangihe). Secara sosiologis mereka Indonesia, tapi secara yuridis mereka belum tentu orang Indonesia,” katanya.
Hal seperti ini, lanjut Ahmad, sangat dihindari oleh negara-negara di belahan dunia. Kendati persoalan tersebut, khususnya manusia perahu tidak mudah diselesaikan.
“UU 12/2006 sudah sesuai. Meskipun lahirnya UU kewarganegaraan lahir cukup terlambat,” ucapnya.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, dahulu UU kewarganegaraan identik dengan kelelakian. Apabila perempuan warga negera Indonesia (WNI) menikah dengan warga negara asing (WNA), maka kewarganegaraan Indonesia akan terancam hilang.
“Ini sudah berakhir dengan lahirnya UU 12/2006,” ungkapnya.
Lalu terkait prinsip menentukan WNI seseorang berdasarkan etnis atau RAS, dikatakan dia, juga telah dihilangkan. Aspek tersebut tidak lagi yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, menurutnya ditentukan oleh hukum.
“Kewarganegaraan ganda terbatas ini juga jadi lompatan yang besar, karena melindungi hak-hak anak meskipun ada batasan usia. Dan ini lompatan bagus dari UU 12/2006,” terangnya. (nas)
