INDOPOSCO.ID – Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, penerapan vaksin mandiri oleh pemerintah sudah salah kaprah. Dan itu telah dikoreksi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun kini muncul vaksin gotong royong.
“Dimana gotong royongnya. Ada berbayar, ada pembedaan layanan. Ini kan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan,” tegas Pandu Riono melalui gawai, Selasa (2/3/2021).
Sejatinya, menurut Pandu, peran perusahaan swasta bisa saja membantu pemerintah sejak vaksinasi saat ini. Yakni vaksinasi untuk golongan lansia.
“Jadi kontribusinya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan perusahaan,” katanya.
Dia mempertanyakan, konsep vaksin gotong royong. Apalagi sejak awal pemerintah telah menyatakan vaksin gratis untuk seluruh warga negara.
“Kalau mereka mau membantu ya bukan hanya terbatas pada karyawan, tapi harus memberikan layanan untuk rakyat,” ucapnya.
Ia khawatir dengan konsep bayar berbayar pada vaksin gotong royong akan membuka corruption atau tindak pidana korupsi (Tipikor). Apalagi, vaksin yang digunakan memiliki kualitas-kualitas yang berbeda.
“Jadi ini sangat berisiko (Tipikor). Sebaiknya hanya ada 1 skema vaksin untuk rakyat Indonesia dan swasta bisa membantu dari awal untuk rakyat Indonesia,” ujarnya. (nas)
