INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh dirinya dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy dalam menjalankan tata pemerintahan di Provinsi Banten. Dan sejauh ini, proses reformasi terus berjalan dan menunjukkan prospek yang positif.
Hal ini ditunjukkan adanya perbaikan-perbaikan di beberapa sektor kepegawaian di lingkungan Pemprov Banten maupun sejumlah penghargaan khusus tentang kepegawaian yang diterima instansinya.
“Saya rasa reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Banten sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Lihat saja beberapa penghargaan yang kita dapatkan terkait dengan kepagawaian telah menunjukkan hal itu. Terakhir kami meraih penghargaan Meritokrasi dari Menpan RB,” kata Wahidin Halim saat ditemui INDOPOSCO di kediamannya Jalan Haji Djiran Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Minggu (28/2/2021).
Dikatakan reformasi birokrasi tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya open bidding, asssesmen maupun lelang terbuka bagi jabatan-jabatan di lingkungan Pemprov Banten. “Kami mencoba memperbaik sistem kepegawaian yang ada. Dengan menempatkan pegawai-pegawai pada posisi dan kemampuannya. Dan untuk merangsang kinerja pegawai agar lebih baik, tentu saja kami memberikan tunjangan-tunjangan yang cukup bagi mereka (ASN),” kata mantan Wali Kota Tangerang dua priode ini.
Dalam setiap pengangkatan pegawai maupun pejabat, tutur Wahidin, pihaknya juga mewajibkan para pejabat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah memiliki standarisasi secara nasional.
“Kami telah memiliki Diklat yang sesuai dengan standar nasional sendiri, sehingga kami dapat melakukan Diklat secara rutin. Dengan adanya diklat dan sertifikasi para pegawai, kami harapkan akan terjadi pemerataan skill bagi para pegawai di lingkungan Pemprov Banten,” ujarnya.
Bahkan, pria yang akrab disapa WH ini menyatakan, Diklat milik Provinsi Banten ini pun dapat dimanfaat oleh Badan Kepegawaian Daerah yang ada di Pemkab atau Pemkot Banten. “Kami terbuka kepada Pemkot maupun Pemkab yang ingin mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat kami,” cetusnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin menyatakan Pemprov Banten memang berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan reformasi birokrasi sesuai dengan visi misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andhika Hazrumi. Salah satunya dengan melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan sesuai kebutuhan organisasi dan pengembangan karir pegawai.
“Dalam beberapa tahun ini, kami terus melakukan pembenahan dan reformasi birokrasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemprov Banten. Kami terus melakukan penataan manajemen ASN dengan mengunakan kualifikasi dan kompetensi melalui tugas belajar, diklat dan magang,” kata Komarudin.
Dikatakan, salah satu cara agar manajemen ASN dapat lebih profesional adalah dengan melakukan mutasi dan promosi sesuai kebutuhan organisasi dan pengembangan karir pegawai atau sistem Merit. “Jadi sejak beberapa tahun lalu, sesuai arahan Pak Gubernur, kami melakukan mutasi sesuai kebutuhan organisasi dan pengembangan karir si pegawai. Jadi tidak ada lagi, asumsi like and dislike dalam penempatan pegawai,” katanya. (gin/yas)
