INDOPOSCO.ID – Program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi sorotan dalam diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar Karang Taruna Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (28/10/2026).
Mengusung tema “Lumbung Pangan dan Poros Maritim”, forum diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar ini membahas arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan sektor maritim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan, Harmansyah, mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih memiliki keterkaitan erat dengan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, upaya meningkatkan produksi pertanian perlu diiringi dengan penyiapan lahan, penguatan distribusi, dan sistem perdagangan yang mampu menjaga stabilitas harga.
Salah satu langkah yang disorot ialah pencetakan sawah baru di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Harmansyah menilai, penyiapan lahan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi dan menjaga ketersediaan pangan.
Harmansyah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih tidak semata-mata dibentuk untuk bersaing dengan jaringan ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret. Lebih dari itu, koperasi diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.
Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki akses pemasaran yang lebih baik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak maupun rentenir.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan dan menjadi titik hilirisasi program pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rencana pemanfaatan gudang koperasi untuk menampung dan memperdagangkan komoditas unggulan daerah, seperti beras dan kakao.
Jika dikelola secara efektif, mekanisme tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi hasil pertanian, memperluas akses pasar bagi petani, serta mendukung stabilitas harga komoditas di tingkat lokal.
Selain sektor pertanian, diskusi juga membahas pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Harmansyah menilai, pembangunan pelabuhan dan dermaga serta penyediaan fasilitas pendukung bagi nelayan perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Fasilitas seperti tempat penyimpanan dingin atau cold storage dan sarana penangkapan ikan dinilai berpotensi membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan serta meningkatkan nilai jual produk perikanan.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian dan kelautan harus berjalan beriringan karena keduanya berhubungan langsung dengan ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat.
Ia juga menilai program Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis yang didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi membuka peluang kerja baru.
Meski demikian, Harmansyah mengajak mahasiswa untuk tetap aktif menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah. Masukan dari masyarakat, katanya, diperlukan agar kebijakan yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, akademisi Universitas Cokroaminoto Makassar sekaligus pemerhati media, Ibnu Munsir, menekankan pentingnya peran media dan mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberitaan yang informatif dan edukatif.
Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), ia mengingatkan bahwa tantangan media semakin besar, terutama dalam menghadapi penyebaran berita bohong atau hoaks serta informasi yang simpang siur.
“Media ini memiliki peran strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Media menjadi jembatan di tengah arus perkembangan teknologi yang serba AI,” ujarnya.
Ibnu menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik perlu didukung data yang kuat dan disertai solusi agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan.
Ia mengatakan, program pemerintah perlu dievaluasi secara objektif dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan masyarakat sekaligus berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.
Dalam konteks ketahanan pangan, ia menyoroti upaya peningkatan produksi beras dan pencetakan sawah. Sementara di sektor maritim, program Kampung Nelayan Merah Putih dinilai berpotensi mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pesisir.
Ia juga mencontohkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program yang menurutnya layak mendapat apresiasi karena menyediakan akses pendidikan dan dukungan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang membutuhkan.
Meski memberikan apresiasi, Ibnu menekankan bahwa setiap program tetap perlu dievaluasi secara terbuka agar kekurangan yang ada dapat diperbaiki.
“Kalau program itu dijalankan dengan bagus, dengan baik, apa salahnya kita memberi apresiasi? Kalau ada perbaikan, kita memberi masukan dan solusi yang berimbang serta berbasis data,” katanya.
Melalui diskusi tersebut, ia berharap mahasiswa dan media dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mengawal kebijakan publik, serta mendorong perbaikan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan deklarasi puluhan pemuda Makassar untuk menjaga persatuan serta melawan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Deklarasi tersebut menjadi penegasan komitmen peserta untuk mendorong ruang publik yang lebih sehat di tengah derasnya arus informasi. (dil)
