Jaksa Selidiki Skandal Korupsi NCC, Tuan Guru Bajang Digarap
INDOPOSCO.ID – Mantan Gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center (NCC) pada Kamis (13/2/2025).
Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga malam, berakhir sekitar pukul 20.06 WITA. Berbeda dengan saksi lain yang biasanya keluar melalui pintu utama, TGB justru memilih pintu samping yang jauh dari lobi.
Ia terlihat mengenakan masker putih tanpa peci, didampingi penyidik Kejati berbaju biru, lalu bergegas masuk ke Toyota Fortuner hitam metalik yang terdaftar atas nama Erica Lucyfara.
Uniknya, mobil itu tidak diparkir di halaman Kejati, melainkan di jalan menuju perumahan Adhyaksa.
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Seksi Penyidikan Kejati NTB, Hendarsyah, enggan memberikan jawaban tegas.
“Menurutmu?” katanya singkat, sebelum mengarahkan wartawan untuk bertanya ke penyidik lain.
Pemeriksaan terhadap TGB ini menjadi sorotan, mengingat kasus NCC telah lama mencuat dan menyeret beberapa nama pejabat di NTB. Kejati NTB hingga kini masih terus mendalami kasus tersebut.
Sebelumnya, Kepala Tim Penyidik kasus NCC Kejati NTB, Indra HS, menyatakan pihaknya akan memeriksa mantan Gubernur NTB.
Hal ini terkait dengan pengakuan tersangka Rosiady Husaenie Sayuti kepada penyidik.
“Terkaitnya secara administrasi, gubernur sebagai pemegang kewenangan atas aset daerah memiliki otoritas untuk melakukan perjanjian atau pemanfaatan barang milik daerah (BMD) dengan pihak lain,” jelasnya.
Rosiady, yang merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, ditetapkan sebagai tersangka kedua dalam kasus ini pada Kamis, 13 Februari 2025. Ia kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Praya, Lombok Tengah, selama 20 hari.
Jaksa menjerat Rosiady dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejati NTB juga telah menetapkan mantan Direktur PT Lombok Plaza berinisial DS sebagai tersangka pada Selasa, 7 Januari 2024.
Akibat perbuatan keduanya, negara mengalami kerugian sebesar Rp15,2 miliar berdasarkan perhitungan auditor independen.
“Dalam pengelolaan aset Pemprov NTB oleh PT Lombok Plaza ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari kerja sama pemanfaatan lahan NCC antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT Lombok Plaza.
Pada 2012, Pemprov NTB memiliki lahan seluas 31.963 meter persegi di Jalan Bung Karno, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Lahan tersebut dikerjasamakan dengan PT Lombok Plaza melalui skema Bangun Guna Serah (BGS).
Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut tidak berjalan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hingga kini, gedung NCC tidak pernah dibangun, dan lahan masih dikuasai PT Lombok Plaza.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga tidak menerima kompensasi pembayaran dari PT Lombok Plaza sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. (fer)
