INDOPOSCO.ID – Sebanyak tujuh orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), dari mulai kepala Satpol PP nonaktif, kepala bidang (Kabid) hingga kepala seksi (Kasi) dan pengamanan dalam (Pamdal) pendopo Gubernur Banten, menjalani pemeriksaan perdana atas kelalaian dan dugaan pembiaran aksi demo buruh yang berujung masuknya sejumlah oknum buruh ke ruangan kerja Gubernur Banten Wahidin Halim,Rabu (22/12/2021) lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten DR Komarudin M.Ap menjelaskan,pihaknya bersama Inspektorat dan Assda III tengah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang anggota SatpolPP yang dianggap lalai sehingga menyebabkan rungan kerja yang merupakan ruangan privat Gubernur bisa dimasuki oleh massa aksi buruh yang menuntut revisi UMP (Upah Meminum Provinsi) tahun 2022.
Baca Juga : Kasus Buruh Duduki Ruang Kerja Gubernur Banten Bisa Diselesaikan dengan Dialog
“Ruangan kerja Gubernur itu kan termasuk ruangan privasi. Kenapa masssa aksi bisa menerobos masuk ke ruangan itu? Pada kemana Satpol PP saat itu? Apakah ada upaya dari Satpol PP untuk menghalanginya, itu yang sedang kami dalami,” terang Komarudin kepada INDOPOSCO, Senin (27/12/2021).
Menurut Komarudin, ketika nanti dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelalaian, apalagi adanya dugaan pembiaran pihaknya tak segan segan menjatuhkan sanksi berat kepada para anggota Satpol PP tersebut.
Baca Juga : Kuasa Hukum Sampaikan Alasan Gubernur Banten Tidak Temui Buruh saat Demonstrasi
Pihaknya akan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang disipllin Pegawai Negeri Sipil kepada para anggota Satpol PP tersebut.”Sanksinya bisa pemecatan dari PNS, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat dan teguran tertulis, tergantung nanti dari hasl pemeriksaan,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten membebastugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari Jabatanya, terhitung sejak Kamis (23/12/202)1berdasarkan SK (Surat Keputsan) Nomor 821.2/Kep.221/ BKD.
“Keputusan Gubernur tersebut diambil, karena ada indikasi Satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan Provinsi Banten,” jelas Komarudin. (yas)
