Kadispenad Pastikan Kehadiran TNI di Demo Sesuai Prosedur, Bukan Inisiatif Sendiri
INDOPOSCO.ID – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, meluruskan mekanisme pelibatan TNI AD dalam penanganan aksi unjuk rasa (unras).
Ia menegaskan, kehadiran personel TNI AD di lapangan selalu berdasarkan permintaan resmi dari pemerintah daerah (Pemda) atau Polri.
“Jadi, mekanisme pelibatan TNI/TNI AD dalam penanganan unras adalah atas dasar permintaan bantuan dari Pemda atau Polri,” kata Brigjen Wahyu kepada INDOPOSCO.ID, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, setiap permintaan bantuan yang diajukan selalu mencantumkan jumlah personel yang dibutuhkan beserta lokasi pengamanan yang diperlukan.
TNI AD kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengirimkan prajurit lengkap bersama perlengkapan dan materiilnya.
“Permintaan itu tentunya menyebutkan jumlah personel dan lokasi. Maka TNI AD mengirimkan personel beserta materiil yang melekat pada satuan tersebut,” ujarnya.
Wahyu juga menjelaskan alasan digunakannya kendaraan taktis (rantis) Anoa dalam pengamanan aksi.
Menurutnya, di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta, satuan operasional yang diturunkan adalah Satuan Mekanis yang memang memiliki inventaris rantis Anoa.
“Jadi, kalau Polda Metro Jaya meminta bantuan Kodam Jaya, tentu yang dikirim adalah satuan operasional tersebut. Rantis Anoa itu memang melekat sebagai inventaris satuan yang bertugas di lapangan,” tegasnya.
Terkait penempatan kendaraan taktis yang terlihat di beberapa titik, Wahyu menegaskan hal itu murni pertimbangan teknis.
Lokasi dipilih berdasarkan kebutuhan ruang yang memadai agar tidak mengganggu lalu lintas, sekaligus dekat dengan titik pengamanan prajurit.
“Untuk lokasi, itu didasarkan pada pertimbangan teknis. Materiil berukuran besar membutuhkan area luas agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Juga agar dekat dengan titik tugas personel,” jelasnya.
Brigjen Wahyu kembali menekankan bahwa pelibatan TNI AD dalam aksi unjuk rasa selalu sesuai prosedur hukum dan administrasi.
“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi isu liar terkait pengerahan pasukan maupun alat tempur,” pungkasnya. (fer)
