DPR RI Minta Pengelolaan Dana Haji Harus Transparan
INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan transparan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait pengelolaan dana haji.
“Masyarakat berhak mengetahui secara detail bagaimana dana mereka dikelola, terutama sejak BPKH mengambil alih pengelolaan pada 2018 lalu,” ungkap Fikri dalam keterangan, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan, BPKH harus melakukan sosialisasi pengelolaan dana haji. Seperti rincian mengenai komponen biaya haji. Misalkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun ini Rp 89 juta, sementara nilai manfaatnya ada sekitar Rp33 juta.
“Itu harus dijelaskan oleh BPKH secara transparan dan disosialisasikan supaya masyarakat tahu,” katanya.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sosialisasi yang komprehensif akan mencegah munculnya diskusi yang tidak produktif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada isu dana digunakan untuk infrastruktur yang tidak terkait langsung dengan kepentingan haji atau Kementerian Agama,” katanya.
“Dengan sosialisasi, penggunaan dana keuangan haji menjadi lebih jelas dan diketahui masyarakat,” imbuhnya. (nas)
