Program MBG, Komisi IX DPR RI: Harus Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan
INDOPOSCO.ID – Pemerintah resmi meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025) di 26 provinsi. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.
“Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan, Selasa (7/1/2025).
Pemerintah menyiapkan 190 dapur yang telah beroperasi pada awal Januari 2025, dengan target 937 dapur berfungsi penuh di akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program.
Menurut Anggota Legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, keberhasilan program ini memerlukan perhatian lebih pada beberapa aspek.
“Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial,” katanya.
“Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, maka kualitas program bisa terganggu,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. Dengan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Hal ini untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.
“Keterbukaan akan menghindari potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah secara aktif memberikan pelatihan dan akses pendanaan kepada UMKM dan Koperasi.
“Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal di program MBG,” ungkapnya.
“Pemerintah harus hadir agar para UMKM dan koperasi lokal ini juga dapat terlibat menyukseskan program MBG,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pentingnya kolaborasi antar pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan LSM guna menyukseskan program MBG.
“Sosialisasi program MBG kepada masyarakat perlu diperkuat, agar lebih banyak yang tahu dan dapat mengakses program ini. Bukan saja para penerima manfaat tapi juga mereka yang bisa dijadikan mitra pemerintah,” ujarnya. (nas)
