Nasional

Gandeng Pemda, Bea Cukai Bahas Alokasi Pemanfaatan DBHCHT

INDOPOSCO.ID – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, Bea Cukai menggelar koordinasi dengan Pemda di berbagai daerah. Kali ini koordinasi dilakukan Bea Cukai masing-masing di Semarang, Kendal dan Depok.

Kasubdit Hubungan Masayarakat dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Hatta Wardhana, menjelaskan bahwa melalui PMK tersebut pemerintah membarui rumusan kebijakan terkait DBHCHT. “Dilakukan perubahan alokasi pada bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan kesehatan, berturut-turt yang sebelumnya sebesar 50 persen, 25 persen, dan 25 persen diubah menjadi 50 persen, 10 persen, dan 40 persen,” imbuhnya.

Di Semarang, membahas pemanfaatan DBHCHT di bidang penegakan hukum, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menggelar rapat bersama Sekretariat DBHCHT, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (14/1).

Baca Juga : Bea Cukai Berhasil Gagalkan Peredaran Jutaan Rokok Ilegal di Berbagai Wilayah

Menanggapi pertemuan tersebut, Hatta menjelaskan bahwa ada tiga hal yang diatur di bidang penegakan hukum. “Tiga hal tersebut adalah pembinaan industri, sosialisasi cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sementara di bidang pembinaan industri, kami mengusulkan terkait pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di beberapa daerah berpotensi,” ujarnya.

Masih di wilayah Jateng, Pemda Kendal mengundang Bea Cukai Semarang untuk melakukan koordinasi terkait anggaran DBHCHT tahun anggaran 2022, Selasa (11/1). Selain Bea Cukai, dalam koordinasi ini turut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna DBHCHT di bidang Penegakan Hukum Kabupaten Kendal.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button