Nasional

Pemerintah, DPR dan Asosiasi Lakukan Evaluasi Pemanfaatan DBHCHT

INDOPOSCO.ID – Pemerintah mengevaluasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Hal tersebut dilakukan mengingat pemanfaatannya masih bisa terus dioptimalkan dan diperlukan kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menerima DBHCHT dalam peningkatan kesejahteraan bagi para pihak yang berkontribusi besar dalam produksi tembakau.

Menurut Andreas Eddy Susetyo, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah perlu mempertajam alokasi DBHCHT agar lebih tepat sasaran. “Program yang dibuat saat ini terlalu banyak, perlu program yang fokus terutama untuk kesejahteraan petani tembakau,” ungkapnya. Program terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah perlu ditetapkan agar menciptakan kesepahaman dalam pengelolaan DBHCHT.

Selain itu Andreas juga mengungkapkan pemanfaatan DBHCHT dapat disalurkan dengan membentuk kemitraan antara petani tembakau dan industri dan sosialisasi yang ditujukan untuk mengurangi prevalensi merokok kepada perokok pemula dan ibu hamil.

Sementara itu, Wihadi Wiyanto, anggota DPR RI Komisi XI, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa saat ini alokasi DBHCHT untuk peningkatan kesejahteraan petani tembakau dapat ditingkatkan lagi. “Saat ini alokasi pemanfaatan DBHCHT masih belum fokus kepada petani tembakau,” ujar Wihadi.

Wihadi juga mengungkapkan pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan dalam penyediaan bibit tembakau berkualitas agar kualitas produksi dapat meningkat. Dari sisi pengawasan, Wihadi meminta Bea Cukai dapat menggandeng Kepolisian untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai.

Perwakilan asosiasi di sektor tembakau antara lain Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) turut menyatakan bahwa saat ini pemanfaatan DBHCHT masih perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan para petani tembakau dan buruh rokok. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat menambah alokasi DBHCHT untuk kesejahteraan petani dan meningkatkan intensitas penindakan terhadap rokok ilegal.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button