Ini Usulan DPR untuk Pertajam Taji KPK
INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Eva Yuliana mengatakan, pentingnya edukasi dini terkait pencegahan korupsi. Dengan memastikan pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat.
Salah satunya, dikatakan Eva dengan penerbitan buku cerita anak-anak tentang kejujuran dan kemandirian. Secara materi dan substansi, menurut Eva, buku cerita, audio-visual, dan board games yang dibuat KPK sudah sangat lengkap.
“Penting edukasi dini tentang pencegahan korupsi,” ujar Eva Yuliana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Senayan, Rabu (10/3/2021).
Pada rapat tersebut membahas seputar mekanisme penanganan kasus, koordinasi dengan penegak hukum lain, pengawasan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 di kementerian hingga pemerintah daerah.
“Secara subyektif sosialisasi dan pelaksanaannya belum optimal,” ungkapnya.
“Tapi saya mengapresiasi sekali. Program ini bisa mengedukasi penanaman nilai anti korupsi sejak dini,” imbuhnya.
Ia mengusulkan, KPK melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar pendidikan antikorupsi sejak dini bisa optimal. Karena menurutnya, Kemendikbud menangani jenjang lembaga atau institusi pendidikan sejak dini.
“KPK bisa juga menggandeng Kemenag yang menangani pendidikan di pesantren dan madrasah-madrasah,” katanya.
Atau kami di Komisi III pun siap digandeng untuk bersama KPK mengupayakan edukasi dini penanaman nilai anti korupsi di dapil kami masing-masing,” imbuhnya.
Eva menaruh perhatian khusus terkait upaya penyelamatan keuangan negara yang dilakukan KPK. Di bidang penindakan, menurut Eva pimpinan KPK periode 2020-2025 memiliki komitmen untuk memaksimalkan upaya asset recovery sebagai senjata utama menyelamatkan keuangan negara.
Eva mendorong upaya peningkatan kapasitas penyidik di tubuh KPK, agar lebih memahami financial crime, forensic audit, dan tata kelola informasi rekening gendut yang ada di bank-bank luar negeri.
“Tahun lalu, DPR RI telah mensahkan UU Mutual Legal Assistance on Criminal Matters antara Indonesia dan Swiss. Payung hukum ini harus dioptimalkan penerapannya. Momentum sekaligus senjatanya sudah ada. Oleh karena itu KPK meningkatkan kapasitas penyidiknya sebagai rencana besar mereka,” tegasnya. (nas)
