Enam Putusan DPR Menjawab 17 + 8 Tuntutan Rakyat
INDOPOSCO.ID – DPR menyampaikan enam putusan seraya menjawab dokumen 17+8 tuntutan rakyat. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan anggota dewan bersama fraksi-fraksi.
Rapat konsultasi digelar baru-baru ini dan menghasilkan sejumlah langkah konkret berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen.
“DPR menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR, terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan video dikutip di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).
DPR dipastikannya melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025. Namun, dikecualikan untuk agenda program pemerintah.
“Kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” ujar Dasco.
Selain itu, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan. Mulai daya listrik, jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.
Sementara anggota dewan yang telah dinonaktifkan tidak mendapatkan hak pendapatnya.
“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” jelas Dasco.
Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing.
“Meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing, yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud,” tutur Dasco.
Putusan terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
“Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” imbuh Dasco.
17+8 itu merupakan rangkuman dari berbagai desakan publik yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. (dan)
