Analisis Nilai Klaim Keberhasilan MBG Menyesatkan, Begini Penjelasannya
INDOPOSCO.ID – Klaim Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan 290 ribu lapangan kerja, melibatkan 1 juta petani nelayan, peternak dan UMKM serta menumbuhkan ekonomi desa menjadi menyesatkan. Bukan karena salah, melainkan karena tidak diberi pagar metodologi dan tidak disandingkan dengan sisi gelap pelaksanaan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Analisis Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Senin (18/8/2025).
Ia mengatakan, konsistensi angka, jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) disebutkan berbeda-beda di berbagai kesempatan.
“Selisih ratusan dapur bukan sekadar salah ketik, melainkan perbedaan kapasitas produksi jutaan porsi,” katanya.
Terkait payung tata kelola, menurutnya, program sebesar MBG membutuhkan Perpres (Peraturan Presiden) tata kelola yang memuat standar gizi, keamanan pangan, pengadaan, dan sistem monitoring dan evaluasi yang baku.
“Tanpa standar nasional yang rinci, praktik baik di satu daerah tidak otomatis menular ke daerah lain. Dan variasi mutu mudah terjadi, dan celah pengawasan melebar,” katanya.
Ia juga mengatakan, adanya pengakuan atas masalah seperti mitra dapur yang terlambat dibayar menyebabkan operasional tersendat; isu selisih nilai porsi yang menimbulkan polemik; hingga daftar kasus keracunan yang membuat kegiatan dihentikan sementara di beberapa lokasi.
“Ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan narasi keberhasilan tidak menenggelamkan pekerjaan rumah,” ungkapnya.
“Publik akan memaklumi kekurangan bila pemerintah jujur, cepat mengoreksi, dan membuka datanya,” imbuhnya.
Ia menegaskan, integritas data adalah mata uang kepercayaan. Pemerintah semestinya bergeser dari narasi kemenangan menuju transparansi yang dapat diaudit.
“Pemerintah harus luncurkan dashboard MBG bulanan dan harian: jumlah SPPG aktif, porsi tersaji, tingkat keterlambatan pengantaran, complaint rate, dan tindak lanjut,” terangnya.
“Pemerintah harus merilis metodologi hitung untuk indikator kunci, seperti tenaga kerja baru dan keterlibatan pelaku hulu, termasuk cara mencegah double counting,” sambungnya. (nas)
