Ekonomi

DPR: Revisi UU Migas Beri Kepastian Hukum Investor-Regulator

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai revisi Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) akan memberikan kepastian hukum, baik bagi para investor maupun bagi regulator, yaitu Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.

“Harapannya UU Migas yang baru merupakan landasan hukum yang membuat sektor migas kompetitif. Ada bermacam permasalahan namun yang penting menjawab permasalahan di sektor migas,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/12/2021), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakannya dalam Focus Group Discussion “Masa Depan Industri Hulu Migas di Indonesia dalam menghadapi Transisi Energi” yang digelar Pandawa Nusantara di Jakarta, Selasa (7/12).

Baca Juga : Cadangan Migas Ditemukan di Lepas Pantai Natuna Timur

Menurut dia, ada beberapa aspek permasalahan yang harus diselesaikan melalui revisi UU Migas tersebut. Dia menjelaskan, pertama, aspek politis, karena revisi UU Migas telah masuk ke DPR sejak 2008.

“Kedua adalah aspek yuridis, karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas yang lama,” ujarnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button