Insentif Dinilai Cara untuk Peningkatan Produksi Migas
INDOPOSCO.ID – Insentif hulu migas yang diterima oleh PT Pertamina Hulu Mahakam pada pertengahan tahun berbuah manis. Saat ini, produksi migas operator Blok Mahakam tersebut sudah berada di atas 50 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD).
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) PT Pertamina Hulu Mahakam mendapati peringkat pertama dari SKK Migas Award untuk kategori Kontraktor KKS dengan produksi di atas 50 ribu BOEPD. Penghargaan ini diberikan saat penutupan The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), di Denpasar, Bali, Rabu (1/12).
Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno menyatakan, realisasi produksi di blok Mahakam setelah mendapatkan insentif dari pemerintah membuktikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produksi memang dengan memberikan perhatian lebih dalam kegiatan operasi produksi migas melalui insentif.
Baca Juga : Indonesia-China Tandatangani Proyek Industri Migas Rp21,6 Triliun
“Kita bersyukur dengan capaian ini. Ini membuktikan bahwa insentif merupakan katalis positif pada kinerja Kontraktor KKS,” ujar Julius kepada media melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).
Sementara, General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam, Agus Amperianto mengatakan, Kontraktor KKS tersebut selama ini sudah menerima beberapa insentif dari pemerintah. Insentif-insentif tersebut adalah perubahan First Tranche Petroleum (FTP) dari 20 persen ke 5 persen, investment credit 17 persen dan depresiasi dipercepat pada tahun terakhir Production Sharing Contract (PSC).
“Dengan insentif, Mahakam dapat menahan laju penurunan produksi sehingga dapat menjaga produksi di atas 500 MMscfd hingga beberapa tahun ke depan dan dapat melanjutkan operasi di Mahakam hingga akhir kontrak di 2037,” jelas Agus.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mustafid Gunawan menuturkan, agar target IRR 15 persen bisa terwujud, maka sejumlah insentif bagi kontraktor migas harus diberikan, baik itu dari Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan.
Baca Juga : Pemerintah Indonesia Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Industri Migas
“Kami sepakat mem-propose jadi pekerjaan rumah bersama bagi Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan instansi lain untuk menuju paling tidak IRR 15 persen, sehingga akan menjawab pertanyaan investor bahwa keekonomian di Indonesia itu lebih bagus,” tegas Mustafid.
Sementara itu, Presiden Exxon Mobil Indonesia, Irtiza Haider Sayyed menyatakan, Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk bisa mengejar target produksi migas. Menurutnya dialog antara pemerintah dan kontraktor migas dalam menentukan insentif yang dibutuhkan untuk menarik investasi hulu migas memang bisa jadi solusi lantaran menurutnya Indonesia juga harus bersaing dengan seluruh dunia dalam menarik investasi.
“Agar dana global ini datang ke Indonesia, investasi di Indonesia bisa menarik, Indonesia harus bisa memenuhi ambang batas insentif global,” tuturnya.
Managing Director Eni Indonesia, Diego Portoghese menuturkan, insentif yang diberikan ini harus bervariasi agar dapat diimplementasikan di proyek migas. Ia menyarankan agar pemerintah membuka dialog dengan masing-masing kontraktor migas untuk menentukan insentif yang tepat.
“Sehingga lapangan migasnya bisa lebih menguntungkan, menarik, dan berkesinambungan,” sebutnya.
Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) Gary Selbie menambahkan, insentif yang bervariasi dibutuhkan lantaran kondisi setiap perusahaan berbeda, baik terkait kondisi lapangan migas yang digarap maupun ketentuan kontrak kerja samanya (production sharing contract/PSC). Sejauh ini, pemerintah cukup positif terkait pemberian insentif.
“Banyak anggota IPA lain yang sudah semakin dekat untuk bisa mendapatkan insentif,” ungkap Gary.(arm)
