INDOPOSCO.ID – Selama bertahun-tahun, petani sawit swadaya kerap menghadapi persoalan yang sama, yakni minimnya akses terhadap informasi harga yang menjadi acuan transaksi di lapangan. Akibatnya, selisih harga tandan buah segar (TBS) antardaerah maupun perbedaan harga antara petani swadaya dan plasma sering kali sulit dipantau secara terbuka.
Kondisi tersebut mendorong Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) menghadirkan sebuah dashboard harga sawit nasional berbasis web yang dapat diakses petani. Platform digital itu dirancang untuk menyajikan data harga secara lebih transparan sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok industri sawit.
Mengusung tema “Transparansi Data Harga Sawit untuk Petani Maju dan Industri Berkelanjutan”, dashboard tersebut menghadirkan beragam informasi mulai dari harga TBS petani, harga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah nasional dan internasional, perbandingan harga petani swadaya dan plasma, analisis pasar, hingga proyeksi pergerakan harga.
Peluncuran platform ini dihadiri pejabat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), perwakilan asosiasi pengusaha sawit, organisasi petani sawit, mahasiswa, hingga kalangan media.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perdagangan sawit yang lebih berkeadilan. Apalagi, sekitar 42 persen kebun sawit nasional saat ini dikelola oleh petani.
“Kalau semua pelaku memiliki informasi yang sama mengenai harga CPO dan TBS, posisi tawar petani akan jauh lebih kuat,” tegas Gulat menyampaikan paparan saat peluncuran Dashboard Harga Sawit Nasional di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
Ia menjelaskan, dashboard tersebut tidak hanya memperlihatkan perkembangan harga CPO di Indonesia, Malaysia, dan Rotterdam, tetapi juga menyajikan disparitas harga TBS di berbagai daerah, perbandingan harga antara petani swadaya dan plasma, hingga proyeksi harga yang dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.
“Keterbukaan data bukan dimaksudkan untuk memperhadapkan petani dengan industri, melainkan menciptakan ekosistem yang lebih sehat karena seluruh pihak menggunakan referensi informasi yang sama,” tutur Gulat.
Menurutnya, keberadaan dashboard juga dapat menjadi instrumen untuk mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan di sektor sawit. Salah satunya berkaitan dengan implementasi program biodiesel B50 yang dinilai belum sepenuhnya tercermin pada harga TBS yang diterima petani.
Karena itu, dashboard diharapkan mampu membantu mengidentifikasi titik-titik penyebab disparitas harga sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.
Menariknya, antusiasme terhadap platform tersebut sudah terlihat bahkan sebelum peluncuran resmi dilakukan.
“Bahkan sebelum diluncurkan secara resmi, platform tersebut telah mencatat sekitar lima juta kunjungan dalam waktu kurang dari satu bulan sejak diperkenalkan,” terangnya.
Inisiatif digitalisasi informasi harga sawit itu juga mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan). Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Ditjen Perkebunan, Elvyrisma Nainggolan, menilai langkah tersebut selaras dengan transformasi digital di sektor perkebunan.
“Selama ini, pemerintah memiliki data harga yang masih banyak dikelola secara manual, sehingga kehadiran dashboard digital dinilai dapat mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperluas partisipasi petani swadaya,” ungkap Elvy.
Ia menambahkan, pengembangan platform masih memiliki ruang yang luas melalui kolaborasi dengan berbagai sumber data, mulai dari KPBN, ICDX, hingga referensi internasional agar informasi yang disajikan semakin akurat dan relevan.
“Kita semua berharap semakin banyak organisasi petani yang ikut berkontribusi mengirimkan data sehingga gambaran harga di lapangan menjadi lebih akurat,” tambahnya.
Dengan semakin terbukanya akses terhadap informasi harga, dashboard ini diharapkan bukan hanya menjadi pusat data, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendorong terciptanya tata niaga sawit yang lebih transparan, kompetitif, dan berkeadilan bagi jutaan petani Indonesia. (her)
