INDOPOSCO.ID – Perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan mendasar dalam praktik komunikasi publik pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan Founder Government Public Relations (GPR) Institute, Prof. Widodo Muktiyo dalam keterangan, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, transformasi digital harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, integritas informasi, serta komitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Artificial Intelligence (AI) membuka peluang besar bagi pemerintah untuk menghadirkan komunikasi publik yang lebih cepat, efektif, dan adaptif,” ujarnya.
Namun, dikatakan dia, teknologi harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung. Esensi komunikasi publik terletak pada kemampuan pemerintah membangun dialog, memahami kebutuhan masyarakat, serta menjaga kepercayaan melalui informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab.
Hal yang sama diungkapkan Direktur GPR Institute, Arief Munajad. Ia menyampaikan bahwa di tengah kondisi ketika informasi bergerak begitu cepat, komunikasi publik tidak lagi cukup hanya dengan menyampaikan informasi. Komunikasi publik harus mampu membangun pemahaman, menghadirkan kepercayaan, dan menjaga reputasi.
“Terlebih di era AI, teknologi boleh mempercepat komunikasi, tetapi kepercayaan tetap membutuhkan proses. Pada akhirnya, publik tidak hanya menilai seberapa cepat sebuah informasi disampaikan, tetapi juga seberapa akurat, relevan, transparan, dan dapat dipercaya informasi tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo menjelaskan, bahwa penilaian TOP GPR Award 2026 menggunakan pendekatan riset digital dengan tiga parameter utama, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, serta Social Media Aspect.
“Metodologi penilaian TOP GPR Award 2026 dirancang untuk melihat kinerja komunikasi digital instansi pemerintah melalui pendekatan riset yang terukur dan berbasis bukti. Tiga parameter utama, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, dan Social Media Aspect, digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai visibilitas digital, kualitas kanal informasi resmi, serta pemanfaatan media sosial dalam menjangkau masyarakat,” jelas Tri Raharjo.
Ia menambahkan bahwa hasil penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategis bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan visibilitas digital, kualitas komunikasi, reputasi institusi, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Tim Peminatan Government Public Relations Magister Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, Kussusanti menjelaskan, bahwa kolaborasi antara GPR Institute dan Universitas Al Azhar Indonesia dalam kategori TOP GPR Award 2026 – Special Achievement for Government Institution Figure bertujuan memastikan proses penilaian kepemimpinan dan inovasi pemerintahan dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis bukti.
Menurutnya, penilaian tidak hanya mempertimbangkan kebaruan gagasan, tetapi juga peran nyata pemimpin dalam mendorong inovasi, manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, serta potensi keberlanjutan dan penerapan program di lingkungan pemerintahan.
“Kolaborasi ini menjadi upaya untuk menghadirkan apresiasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian, tetapi juga pada kualitas inovasi, peran kepemimpinan, dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, GPR Institute sukses menyelenggarakan 6th GPR Forum & Awarding Ceremony 2026 yang meliputi 6th TOP GPR Award 2026, 4th TOP GPR Figure Award 2026, dan 4th TOP GPR Leader Award 2026.
Mengusung tema “AI for GPR: Membangun Komunikasi Publik Pemerintah yang Efektif, Terpercaya, Adaptif, dan Beretika di Era Artificial Intelligence,” kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta insan Government Public Relations (GPR) untuk memperkuat komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. (nas)
