INDOPOSCO.ID – Tekanan terhadap rupiah kian menguat pada pekan ketiga Oktober 2026. Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan kurs rupiah bergerak di kisaran Rp17.850 hingga Rp18.200 per USD, di tengah derasnya tekanan dari pasar keuangan dan lonjakan biaya energi.
“Untuk rupiah sendiri, dalam perdagangan pekan ini, kemungkinan di Rp17.850 sampai Rp18.200,” kata Ibrahim dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (19/10/2026).
Salah satu pemicu pelemahan ialah arus keluar dana asing yang berkaitan dengan sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi pasar modal Indonesia. Kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan investor dan meningkatkan permintaan USD.
Tekanan makin besar ketika harga minyak mentah dunia meningkat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat pelemahan rupiah ikut mendongkrak biaya pembelian minyak, sekaligus menambah beban pemerintah dalam menjaga pasokan energi dan stabilitas harga domestik.
“Sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah agar pemerintah fokus terhadap energi. Ya tujuannya apa? Agar kebutuhan masyarakat bisa tercukupi,” tegasnya.
Ibrahim memperingatkan, kombinasi mahalnya minyak dan melemahnya rupiah berpotensi mendorong defisit APBN mendekati 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui target 2026 sebesar 2,85 persen. Kebutuhan dolar juga meningkat untuk membayar utang jatuh tempo dan dividen perusahaan kepada pemegang saham.
“Pelemahan rupiah dan naiknya harga minyak mentah ini membuat kebutuhan dolar yang cukup tinggi. Kemudian, utang jatuh tempo pun juga harus dibayarkan, kemudian pembagian dividen oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa ini pun juga harus dibayarkan,” jelas Ibrahim.
Sebagai langkah antisipasi, Ibrahim mengusulkan pemerintah mengevaluasi prioritas belanja, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan impor energi di tengah tekanan ekonomi.
“Dengan demikian, dana yang sudah ada sebesar Rp322 triliun bisa dialokasikan untuk berfokus pada pembelian impor energi, kalau seandainya pemerintah mau menghentikan sementara pembiayaan MBG,” tutupnya.(her)
