INDOPOSCO.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi mendorong penegakan hukum tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel), termasuk korporasi yang diduga terlibat.
Berdasarkan pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN, ditemukan 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran. Area tersebut meliputi perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Temuan itu mengindikasikan perlunya penyelidikan lebih lanjut. Sebagian besar titik api berada di perbatasan area izin konversi yang diduga berkaitan dengan pembukaan atau perluasan lahan.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” tegas Kristomei dalam rapat koordinasi penanganan darurat karhutla, Minggu (18/10/2026).
Kristomei menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur efektivitas pengerahan personel, helikopter, dan berbagai sarana pemadaman.
Ia mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab, pembagian tugas, serta data personel dan peralatan yang jelas agar penanganan lebih terarah.
Selain itu, masih ujar dia, efektivitas teknologi pemadaman akan dievaluasi, mulai dari water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis NaCl hingga inovasi penggunaan dry ice. Pengujian secara saintifik diperlukan untuk memastikan teknologi tepat sasaran dan efisien.
“Perhatian kami juga diarahkan pada pemulihan ekosistem gambut melalui optimalisasi kanalisasi guna menjaga kelembapan tanah. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran berulang di Sumsel dan Kalimantan,” ungkapnya.
Kristomei turut menekankan pentingnya respons cepat, akuntabilitas, dan kejujuran data personel di lapangan. Jumlah petugas yang dilaporkan harus sesuai kondisi sebenarnya demi menjamin dukungan operasional, keselamatan, dan kesehatan para pemadam.
Usai rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter ke sejumlah wilayah Sumsel, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dari udara, kepulan asap dan titik api masih terlihat di beberapa lokasi sehingga percepatan pemadaman menjadi perhatian utama.
Kristomei menambahkan, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kolaborasi, respons cepat, inovasi, dan evaluasi berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga dinilai penting, agar upaya pemadaman tidak kembali sia-sia akibat kebakaran yang disengaja. (nas)
