INDOPOSCO.ID – Angka kepuasan publik sebesar 65,2 persen menjadi angin segar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan pembenahan. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri menjelang tahun ketiga pemerintahan.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai tingkat kepuasan di atas 60 persen menunjukkan posisi yang lebih baik dibandingkan sejumlah hasil survei sebelumnya.
“Wah bagus itu, hehehe. Memang sih ada beberapa perubahan yang dilakukan, dan tentunya hasil kepuasan 60-an persen itu jauh lebih baik dibandingkan hasil lembaga survei lainnya. Dan ini merupakan sinyal positif juga buat pemerintahan yang sedang melakukan pembenahan,” ujar Hensa -sapaan Hendri Satrio- melalui gawai, Senin (19/10/2026).
Meski demikian, Hensa mengingatkan bahwa dua tahun pemerintahan dengan tingkat kepuasan di kisaran 60 persen masih menyisakan pekerjaan besar. Memasuki tahun ketiga setelah 20 Oktober, pemerintah harus menunjukkan perbaikan kinerja yang lebih nyata.
“Dua tahun pemerintahan dengan kepuasan di angka 60-an persen tentunya masih kurang memuaskan bagi pemerintah. Setelah 20 Oktober ini, perjalanan menuju tahun ketiga harusnya bisa diperbaiki lagi,” jelasnya.
Survei yang sama mencatat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mencapai 67 persen, lebih tinggi daripada tingkat kepuasan. Bagi Hensa, selisih tersebut menunjukkan publik masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk membuktikan hasil kerjanya.
“Kepercayaan 67 persen itu sedikit lebih tinggi dari angka kepuasannya. Artinya, masyarakat masih menaruh harapan dan memberi kesempatan kepada pemerintah. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata di tahun ketiga, jangan sampai disia-siakan,” kata Hensa.
Ia mengapresiasi perubahan kebijakan dan perombakan kabinet yang telah dilakukan. Namun, pembenahan tersebut perlu diikuti langkah konkret, terutama dalam pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta program Makan Bergizi Gratis yang harusnya nihil dari kasus keracunan,” terangnya.
Program MBG, yang mulai berjalan pada 6 Januari 2025, berulang kali diwarnai kasus keracunan penerima manfaat di sejumlah daerah. Hensa menegaskan, keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian serius agar kasus serupa tidak terus berulang.
Ia juga berharap tren kepuasan publik yang lebih baik dibandingkan survei-survei terdahulu dapat dipertahankan.
“Ini kan hasil terakhir lembaga survei ya, sebelum-sebelumnya kan selalu di bawah 50 persen. Artinya, semoga kinerja pemerintahan ini memang membaik dan terus membaik,” tutur Hensa.
Selain kinerja pemerintah, Hensa menyoroti persoalan kebanggaan generasi muda terhadap identitas kebangsaan. Merujuk survei Lembaga Survei KedaiKOPI tentang pemuda Indonesia yang dirilis secara bertahap, ia menyebut masih ada bagian signifikan dari anak muda yang belum merasa bangga menjadi warga Indonesia.
“Ada satu pekerjaan rumah penting yang harus segera diselesaikan pemerintah. Berdasarkan survei Lembaga Survei KedaiKOPI tentang pemuda Indonesia, baru 81,5 persen yang bangga menjadi orang Indonesia. Artinya, ada sekitar 18,5 persen yang tidak bangga sebagai bangsa Indonesia,” ucap penulis buku Riah Riuh Komunikasi itu.
Menurut Hensa, temuan tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah perlu merancang program yang mampu memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap Indonesia.
“Pemerintah perlu menghadirkan program-program yang bisa meningkatkan kebanggaan pemuda menjadi orang Indonesia. Sebab, 18,5 persen itu kalau disetarakan dengan jumlah anak muda hari ini, jumlahnya puluhan juta,” tegasnya. (her)
