INDOPOSCO.ID – Pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta Asep Kamaludin merespons fenomena angka survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hasil survei tersebut perlu dibedah secara kritis, proporsional, dan komprehensif.
“Saiful Mujani dan lembaga SMRC secara rekam jejak memiliki kedekatan dengan narasi politik tertentu yang kerap berseberangan dengan kubu Prabowo Subianto dalam beberapa siklus pemilu terakhir,” kata Asep merespons hasil survey di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Terlebih, hasil survey tersebut memiliki frame nalisis yang tendensius, mengingat latar belakang dan kecenderungan analisis figur yang memimpin lembaga survei tersebut dapat menjadi bagian dari konteks yang patut diperhatikan.
“Hal ini berisiko menciptakan persepsi terarah dibanding memotret kenyataan secara netral,” ucapnya.
Sebab, penilaian terhadap validitas hasil survei tetap perlu didasarkan pada bukti metodologis yang dapat diuji, bukan semata-mata pada dugaan afiliasi politik.
Asep juga menekankan pentingnya mencermati aspek metodologis dalam membaca hasil survei, mulai dari penyusunan pertanyaan, simulasi pilihan kandidat, hingga cara hasil penelitian disampaikan kepada publik.
“Melihat elektabilitas seorang Presiden yang sedang menjabat (incumbent) di awal atau pertengahan masa jabatan hanya menggunakan simulasi elektabilitas Pilpres memiliki beberapa kelemahan fundamental,” nilainya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, hasil survei semestinya tidak hanya diperlakukan sebagai instrumen untuk mengukur popularitas, tetapi juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, apabila hasil survei memperlihatkan kecenderungan penurunan dukungan, pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan yang mendasarinya, termasuk efektivitas program, kesenjangan antara janji dan realisasi, serta penyampaian informasi kepada publik.
“Survei hendaknya dilihat sebagai sistem peringatan dini untuk pembenahan komunikasi publik pemerintah, bukan sebagai indikator kegagalan kepemimpinan. Penurunan angka dalam riset opini publik di awal masa jabatan adalah fenomena lumrah (honeymoon period decay),” imbuh Asep. (dan)
