INDOPOSCO.ID – Indonesia mendorong investasi swasta di sektor kelapa sawit agar tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat industri hilir, meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Strategi ini diarahkan untuk membangun industri sawit yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan EDS16 bersama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026).
Menurut Suahasil, kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, mulai dari ekonomi perdesaan, manufaktur, pangan, hingga energi. Dengan luas perkebunan lebih dari 16,8 juta hektare dan sekitar 41% dikelola pekebun rakyat, masa depan industri ini tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat perdesaan. Karena itu, peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada menjadi prioritas agar pendapatan pekebun meningkat tanpa harus memperluas lahan ke kawasan hutan.
“Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar modal yang dapat kita mobilisasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana modal tersebut mengalir dan apa hasil yang dapat dicapai. Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” ujar Suahasil.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Suahasil menekankan tiga strategi utama. Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai daya tarik investasi. Pemerintah mendorong hilirisasi melalui pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, serta teknologi pengolahan dan inovasi produk. Pengembangan energi berbasis sawit juga diperluas melalui implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), dan bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline).
Kedua, memperkuat dukungan pemerintah untuk membuka peluang investasi. Skema berbagi risiko (risk sharing), bantuan teknis, dan penyiapan proyek diperlukan untuk menarik modal swasta ke sektor yang belum sepenuhnya dapat dijangkau mekanisme pasar. Fokusnya mencakup peremajaan perkebunan rakyat, ketertelusuran rantai pasok (traceability), serta pengembangan industri hilir.
Dalam upaya tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berperan mendukung peremajaan kebun rakyat, peningkatan keterampilan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur. Suahasil menekankan bahwa dukungan tersebut harus transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab secara fiskal.
Ketiga, menempatkan pekebun rakyat sebagai bagian inti industri. Pekebun perlu memperoleh kesempatan lebih besar untuk berkembang sebagai produsen dan wirausaha, bukan sekadar pemasok bahan baku. Dengan keterlibatan yang lebih luas, investasi sawit berpotensi meningkatkan keterampilan, memperbaiki kondisi kerja, dan membuka peluang ekonomi di bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, serta rekayasa dan teknologi.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang kredibel diperlukan untuk memastikan kegiatan perkebunan sesuai ketentuan sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.
Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.
Suahasil menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Investasi yang tepat, produktivitas yang lebih tinggi, keterlibatan pekebun rakyat, dan penguatan industri hilir dinilai dapat memperluas manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.
“Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360,” tambahnya. (her)
