INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Akhmad Wiyagus mendorong penguatan peran aktif pemerintah daerah (Pemda) hingga tingkat desa dalam mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) nasional. Ia menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas dan terstruktur pada setiap tingkatan pemerintahan agar penanggulangan TBC dapat tereksekusi nyata di lapangan.
Wiyagus menguraikan pembagian tugas yang ideal, mulai dari tingkat provinsi hingga struktur pemerintahan paling bawah di desa atau kelurahan. Menurutnya, koordinasi yang solid antar-jenjang pemerintahan menjadi kunci utama keberhasilan penanganan penyakit menular tersebut.
“Pemerintah pada tingkat provinsi, sebagai pengendali kebijakan, sekali lagi, kemudian bupati dengan wali kota ini sebagai yang mengintegrasikan program APBD, kemudian juga kecamatan ini sebagai koordinator operasional, kemudian juga dari desa dan lurah ini pendataan dan deteksi,” ujar Wiyagus saat memberikan arahan dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis di Pendopo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).
Untuk mewujudkan sinergi tersebut, Wamendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan pelibatan elemen masyarakat secara luas. Penanggulangan TBC dinilai perlu menyentuh Posyandu, kader PKK, tokoh masyarakat, akademisi, hingga media massa demi memasifkan edukasi serta menghapus stigma negatif terhadap para penderita TBC.
“Sebenarnya TBC ini bisa disembuhkan, yang penting kita tetap berkolaborasi,” tegas Mantan Kapolda Lampung tersebut di hadapan jajaran pemerintah daerah dan kader kesehatan.
Lebih lanjut, Wiyagus menggarisbawahi bahwa keterlibatan pemerintah dalam penanganan TBC merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi untuk menjamin hak pelayanan kesehatan bagi publik. Dukungan terhadap program penanganan kesehatan tidak boleh sekadar dinilai sebagai agenda politik rutin, melainkan pemenuhan hak dasar warga negara.
“Jadi tidak usah khawatir, kalau kita mendukung CKG (Cek Kesehatan Gratis) dan eliminasi tuberkulosis, ini bukan semata-mata mendukung Bapak Presiden, tetapi mendukung bagaimana konstitusi ini benar-benar operasional dan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi Pemda yang telah mengintegrasikan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, ia mewanti-wanti agar komitmen yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berhenti sebagai sekadar laporan administratif semata.
“Kami pastikan benar-benar ada dan operasional, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas gitu, tetapi tidak operasional,” tegas Wiyagus.
Tak lupa, Wamendagri menyampaikan apresiasi tinggi kepada para kader TBC—terutama kader perempuan—yang menjadi garda terdepan penanganan TBC di tengah masyarakat. Acara yang turut dihadiri Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus, Sekda Prov Jateng Sumarno, dan Bupati Jepara Witiarso Utomo ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama membebaskan Indonesia dari ancaman TBC. (srv)
