INDOPOSCO.ID — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat ketahanan pangan daerah di hadapan puluhan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Tahun Anggaran 2026.
Pemaparan disampaikan dalam agenda Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Ruang Kerja Wakil Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (7/10/2026).
Wagub Dimyati menegaskan, Pemprov Banten fokus pada tiga pilar utama, yakni meningkatkan produktivitas, menjaga pasokan, dan menstabilkan harga pangan di pasaran secara berkelanjutan.
Namun, ia menekankan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan rantai pasok dari hulu hingga hilir tetap terjaga.
“Salah satunya adalah melalui optimalisasi peran Satgas Pangan di daerah,” ujar Dimyati.
Menurutnya, Satgas Pangan memiliki peran krusial untuk mengawal seluruh proses agar sesuai regulasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Jika semuanya sudah sesuai aturan, Insyaallah ketersediaan pangan kita akan selalu aman,” tegasnya.
Selain penguatan pengawasan, Pemprov Banten juga bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur irigasi. Langkah ini dilakukan agar lahan sawah petani tetap terairi tanpa bergantung pada curah hujan, sehingga petani bisa menanam hingga tiga kali dalam setahun.
“Termasuk kami juga terus merawat wilayah-wilayah sumber resapan air di daerah hulu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten M. Nasir mengungkapkan produktivitas padi di Banten saat ini mencapai 6–7 ton per hektare dengan total panen tahun lalu sekitar 1,7 juta ton.
Ke depan, petani akan didorong untuk memanfaatkan teknologi pertanian modern dan bibit unggul pada masa tanam hingga panen.
“Jika metode ini diterapkan menyeluruh, produktivitas padi kita berpotensi naik drastis,” kata Nasir.
Untuk komoditas lain seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan aneka sayuran, Pemprov memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan daerah penghasil.
“Demi menjaga harga tetap stabil di pasaran, kami juga menyubsidi biaya angkutnya,” pungkas Nasir. (yas)
