INDOPOSCO.ID – Target implementasi campuran bensin dengan bioetanol 20 persen atau E20 mulai dikebut. Bukan hanya urusan membangun pabrik, pemerintah dan pelaku industri kini dihadapkan pada pekerjaan rumah yang lebih besar: memastikan singkong, sorgum, dan jagung tersedia dalam jumlah besar, berkelanjutan, sekaligus ekonomis.
PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) bersama IPB University pun mulai mematangkan ekosistem industri bioetanol berbasis multifeedstock tersebut. Langkah itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Produksi, Pengolahan dan Kelayakan Ekonomi Industri Bioetanol Berbahan Jagung, Sorgum, dan Singkong” yang digelar Fakultas Pertanian IPB University.
Forum tersebut turut dihadiri Managing Director Teknologi Advancement Danantara Dwi Susanto dan menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama Agrinas Palma dengan Pertamina.
Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani mengatakan, pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dilihat dari sisi industri pengolahan. Rantai pasok dari lahan hingga produk akhir harus disiapkan secara terintegrasi.
Menurut dia, Agrinas Palma telah melakukan pemetaan lahan dan menyiapkan roadmap pengembangan bahan baku bioetanol dengan pendekatan multifeedstock.
“Target tersebut harus dibangun dari kepastian bahan baku, kesesuaian lahan, produktivitas, teknologi, hingga keekonomian dan partisipasi masyarakat. Karena itu, pendekatan multifeedstock dan integrasi hulu-hilir menjadi penting,” ujar Ghani dalam keterangan, Minggu (4/10/2026).
Dalam roadmap tersebut, dikatakan dia, Agrinas Palma menargetkan pengembangan hingga 1 juta hektare lahan pada 2029 untuk tanaman singkong, sorgum, dan jagung. Dari kawasan tersebut, kapasitas produksi bioetanol ditargetkan sedikitnya mencapai 5 juta kiloliter per tahun.
“Artinya, tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana menghasilkan bioetanol, tetapi bagaimana memastikan bahan bakunya tidak putus di tengah jalan,” ujarnya.
Dekan Fakultas Pertanian IPB University Prof. Suryo Wiyono mengatakan, pengembangan bioetanol membutuhkan kolaborasi lintas disiplin agar tidak berhenti sebatas konsep.
Menurut dia, berbagai kompetensi di Faperta IPB dapat dikolaborasikan mulai dari budidaya, peningkatan produktivitas bahan baku, teknologi pengolahan, aspek ekonomi hingga model pengembangan industri.
“Pengembangan bioetanol membutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu. Keberhasilannya terletak pada detail. Karena itu, aspek on-farm maupun pengolahan perlu dipetakan, dikuasai, dan dikelola dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor I IPB Prof. Deni Noviana menilai kebijakan pengembangan bioetanol perlu dibangun berdasarkan scientific base dan kompetensi lintas fakultas. Sebab, bioetanol tidak hanya menyangkut sektor pertanian. Di dalamnya terdapat persoalan teknologi, ekonomi, lingkungan hingga aspek sosial masyarakat.
“Kami berharap forum ini menghasilkan kajian berbasis data dan rekomendasi yang jelas, termasuk bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujarnya.
Diketahui, FGD tersebut menghasilkan delapan arah penting dalam pengembangan industri bioetanol nasional. Di antaranya: Pertama, bioetanol dipandang sebagai agenda strategis untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060.
Kedua, kontinuitas bahan baku menjadi kunci. Tidak hanya jumlah, tetapi juga kualitas, varietas, waktu panen, dan kesinambungan pasokan harus dipastikan. Ketiga, lokasi pengembangan bahan baku bioetanol perlu dibedakan dengan kawasan produksi pangan. Hal ini untuk menghindari persaingan harga antara kebutuhan energi dan pangan.
Keempat, kesesuaian komoditas dan lokasi harus divalidasi melalui uji lapangan. Setiap tanaman memiliki kebutuhan lingkungan serta teknologi budidaya yang berbeda. Kelima, desain industri harus mengintegrasikan sektor on-farm dan off-farm sebagai satu rantai nilai.
Keenam, kawasan industri diharapkan memiliki kemandirian teknologi pendukung, termasuk penyediaan enzim, sehingga tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar kawasan. Ketujuh, bioetanol diarahkan agar kompetitif secara komersial dan dikembangkan tanpa ketergantungan terhadap subsidi.
Kedelapan, IPB siap menindaklanjuti penyusunan Feasibility Study (FS) terintegrasi, termasuk pendampingan lapangan untuk aspek on-farm maupun off-farm. (nas)
