INDOPOSCO.ID – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai menyiapkan pemanfaatan amonia sebagai salah satu alternatif bahan bakar rendah karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PLN Group menekan emisi karbon sekaligus menjaga keberlangsungan pembangkit yang masih beroperasi selama masa transisi energi.
PLN EPI menargetkan uji coba co-firing amonia dalam skala kecil di PLTU Labuan, Banten, pada 2027. Campuran amonia yang diuji pada tahap awal ditargetkan maksimal 3 persen. Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, sebelum masuk tahap implementasi yang lebih besar, pihaknya perlu memastikan kesiapan teknologi, pasokan bahan bakar, hingga aspek keekonomian.
“Untuk amonia, kami sedang melakukan kajian, termasuk dari sisi pasokan dan teknologi. Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya,” kata Hokkop dalam diskusi panel bertajuk “Fuel Switching and Co-firing: The Way Forward for Emissions Reduction in Thermal” di Electricity Connect 2026 dikutip, Sabtu (3/10/2026).
Menurut dia, penggunaan amonia tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Selain kemampuan teknologi pembangkit menerima campuran amonia, ketersediaan pasokan dan harga juga menjadi faktor penting. Dalam roadmap pengembangan hidrogen dan amonia PLN EPI, kajian pasokan dilakukan sejak 2026. Salah satu sumber awal yang dikaji adalah Pupuk Kujang Cikampek.
Tahap berikutnya, masih ujar dia, dilakukan melalui pilot project di PLTU Labuan pada 2027. Hasil uji coba tersebut akan menjadi bahan evaluasi teknis dan keekonomian pada 2028. Selanjutnya, PLN EPI menargetkan integrasi rantai pasok amonia pada 2029. Sementara pada 2030, perusahaan akan melakukan studi kelayakan penerapan co-firing dengan tingkat sekitar 3 hingga 5 persen atau lebih.
Hokkop menyebut harga amonia saat ini masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan bahan bakar tersebut untuk pembangkit. Karena itu, PLN EPI memilih pendekatan bertahap agar setiap tahap pengembangan dapat memberikan data yang diperlukan sebelum penerapan diperluas.
“Untuk saat ini, harganya masih menjadi tantangan. Karena itu, kita perlu melakukan pilot terlebih dahulu, belajar dari sana, kemudian melihat bagaimana teknologi dan keekonomiannya berkembang,” ujarnya.
Selain harga, dikatakan dia, ketersediaan amonia juga menjadi perhatian. Sebab, komoditas tersebut saat ini sudah memiliki kebutuhan besar, terutama untuk industri pupuk. Penggunaan amonia untuk sektor pembangkitan nantinya, menurut dia, harus memperhitungkan keseimbangan kebutuhan antarindustri. Infrastruktur penyimpanan, transportasi, serta kepastian pasokan juga perlu dipastikan.
“Kalau kita berbicara dengan produsen amonia di Indonesia, ada persoalan kebutuhan untuk pembangkit dan kebutuhan industri. Jadi harus dilihat bagaimana prioritas pemanfaatannya,” jelas Hokkop.
Ia mengatakan, PLN EPI juga terus memantau perkembangan harga amonia dan berbagai pilihan produksi maupun pengadaan. Kepastian volume, harga kompetitif, infrastruktur, serta kontinuitas pasokan menjadi bagian dari kajian sebelum pemanfaatan amonia diperluas.
Di sisi teknologi, lanjut dia, peluang penggunaan amonia dengan persentase lebih tinggi juga terus dikaji. Dalam diskusi Electricity Connect 2026, salah satu contoh yang dibahas adalah PLTU Jawa 9 dan 10 yang memiliki kapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW).
Ia menyebut, berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam forum tersebut, konfigurasi teknologi pada pembangkit itu berpotensi mendukung co-firing amonia hingga 60 persen dengan sejumlah modifikasi.
Keberadaan teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR), menurutnya, juga menjadi salah satu faktor penting. Teknologi tersebut berkaitan dengan pengendalian emisi nitrogen oksida (NOx) yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan amonia pada proses pembakaran.
Meski demikian, dikatakan dia, angka 60 persen tersebut merupakan potensi teknis berdasarkan konfigurasi pembangkit tertentu. Angka itu bukan target penerapan PLN EPI untuk seluruh PLTU. PLN EPI tetap memulai pengembangan dari skala kecil. Pilot project dengan campuran maksimal 3 persen di PLTU Labuan diharapkan menghasilkan data teknis dan ekonomi yang dapat digunakan untuk menentukan langkah berikutnya.
“Pengembangan hidrogen dan amonia merupakan bagian dari roadmap jangka panjang PLN Group menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060,” ujarnya.
Dalam proses transisi energi tersebut, menurutnya, PLN mengembangkan sejumlah opsi, mulai dari biomass co-firing, peningkatan efisiensi pembangkit, hingga pemanfaatan hidrogen dan amonia.
Hokkop mengatakan, transisi energi harus mempertimbangkan kondisi sistem kelistrikan nasional. Pasalnya, pembangkit yang ada saat ini masih dibutuhkan untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
“Untuk Indonesia, pembangkit yang ada sudah berjalan. Tidak mungkin semuanya langsung diganti dengan energi terbarukan. Jadi, transisi harus dilakukan secara bertahap,” katanya.
Karena itu, dikatakan dia, periode 2026-2030 menjadi fase penting bagi PLN EPI untuk membangun fondasi pemanfaatan amonia. Mulai dari kajian pasokan, uji coba, evaluasi teknis dan keekonomian, hingga integrasi rantai pasok akan dilakukan secara bertahap.
Langkah tersebut, menurutnya, diharapkan dapat menentukan skala pemanfaatan amonia yang tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga kompetitif secara ekonomi serta memiliki dukungan rantai pasok yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan amonia diharapkan menjadi salah satu opsi dalam perjalanan transisi energi Indonesia menuju target NZE 2060. (nas)
