INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memasukkan mitigasi risiko bencana sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah. Langkah strategis tersebut harus ditopang tata ruang yang responsif terhadap ancaman kebencanaan serta ekosistem terintegrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Bima, paradigma pembangunan daerah kini tak boleh sekadar berorientasi pada pencapaian target fisik dan ekonomi semata. Keselamatan publik serta ketahanan wilayah dalam menghadapi skenario darurat harus dijadikan prioritas utama dalam setiap lembar kebijakan.
“[Yaitu] tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” tegas Bima saat memberikan sambutan pada Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 berdasar tema peningkatan ketahanan daerah di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Bima menjelaskan, penguatan daya tahan daerah terbukti vital saat Indonesia melintasi rentetan krisis moneter hingga bencana alam dahsyat. Berbagai pengalaman pahit tersebut hendaknya menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah untuk merancang sistem yang makin tangguh dan adaptif terhadap dinamika perubahan zaman.
Dalam konteks penataan tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus menyelaraskan kebijakan pusat ke tingkat daerah dengan mengacu pada karakteristik dan kapasitas lokal. Peran supervisi Kemendagri difokuskan untuk menjaga keandalan standar pelayanan publik sekaligus menilai keterukuran perencanaan di tiap pemda.
“Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini berfungsi untuk mengayomi, berfungsi juga untuk menyamakan standar pelayanan publik, dan berfungsi untuk mengingatkan sekaligus untuk menilai setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, mantan Wali Kota Bogor ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran pola interaksi dengan masyarakat, akademisi, dan organisasi nonpemerintah. Pihak-pihak kunci tersebut mendesak untuk dilibatkan sejak fase pemetaan risiko dan penyusunan strategi awal, alih-alih baru dipanggil ketika tanggap darurat bencana meletus.
“Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan. Warga, stakeholders, komunitas, akademia, researchers harus duduk bersama-sama mulai dari perencanaan,” ungkap Bima.
Di samping penguatan internal, Bima menilai kemitraan internasional seperti kolaborasi Indonesia-Jepang menjadi momentum berharga untuk menyerap preseden terbaik. Pengalaman panjang Negeri Sakura dalam mengelola risiko sistemik dan skema pendanaan kebencanaan diharapkan mampu memperkokoh kesiapsiagaan daerah di Tanah Air.
“Dan kami bersyukur pada forum ini bisa belajar banyak hal dari saudara-saudara kami di Jepang yang telah teruji dari masa ke masa untuk menguatkan kesiapan menghadapi kebencanaan termasuk dalam hal juga pendanaan,” tandasnya dalam agenda yang turut dihadiri jajaran pejabat Kemendagri, pemerintah daerah, serta delegasi Pemerintah Jepang. (srv)
