INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperjelas pembagian kewenangan dalam proses perizinan usaha perikanan. Hal ini menyusul keluhan pelaku usaha dan UMKM perikanan mengenai rumitnya birokrasi yang dinilai berpotensi menghambat kegiatan usaha.
Menurutnya, koordinasi dan pembagian tugas antarlembaga perlu diperjelas agar proses perizinan tidak berjalan tumpang tindih dan justru membebani pelaku usaha.
“Dan Badan Karantina, jangan dua-duanya satu tumpang tindih merepotkan pengusaha atau pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Mungkin bisa dijelaskan karena tugasnya lain-lain, mungkin dari Barantin bisa disampaikan,” ujar Titiek, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, dikutip dari laman DPR RI, Senin (20/9/2026).
Selain persoalan perizinan, Titiek menyoroti potensi besar komoditas rumput laut Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Saat meninjau pameran produk olahan perikanan, ia menyayangkan masih adanya pola ekspor bahan baku atau ekstrak rumput laut, sementara produk turunannya justru harus didatangkan kembali dari luar negeri.
Titiek mencontohkan ekstrak rumput laut Indonesia yang dikirim ke India untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Menurutnya, proses pengolahan tersebut seharusnya dapat dilakukan di dalam negeri sehingga produk yang diekspor memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Kita tuh di Indonesia begitu banyak seaweed rumput laut bisa tumbuh di segala perairan. Ini bisa menghasilkan biang seaweed ekstrak diekspor ke India, dari India kemudian diolah lagi jadilah pupuk cair organik. Kenapa hanya biangnya aja yang diekspor ke India? Maksudnya kita diolah di sini, pupuknya ini udah jadi baru diekspor,” ungkapnya.
Titiek menilai pengolahan rumput laut hingga menjadi produk akhir atau end product di dalam negeri sejalan dengan agenda hilirisasi industri yang didorong pemerintah.
Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan dari hulu hingga menghasilkan produk siap ekspor.
“Pak Presiden juga maunya hilirisasi, semuanya ada di sini. Kalau kita mau ekspor, ekspor yang barang udah end product aja. Tapi sanggup di sini? Kalau begini sanggup ya, homemade-nya dari sini Bali semua. Mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan di Indonesia,” tegas Titiek.
Di sisi lain, Titiek mendorong KKP meningkatkan kreativitas dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk pangan yang lebih menarik dan mudah dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak.
Ia mencontohkan produk seperti gyoza tuna dan bandeng tanpa duri yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Titiek turut menyampaikan aspirasi nelayan mengenai kemudahan akses kepemilikan kapal. Ia mendorong adanya mekanisme yang lebih transparan dan sederhana sehingga nelayan dapat memperoleh kapal dengan proses yang mudah, sebagaimana mekanisme pembelian kendaraan melalui dealer.
Berbagai masukan tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah agar pengembangan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus memperbesar nilai tambah komoditas perikanan di dalam negeri.(dil)
