INDOPOSCO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penanganan dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat berlangsung di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).
Dalam forum itu, Mendagri menyampaikan sejumlah dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam membantu penanganan pascagempa. Dukungan tersebut mulai dari membantu masyarakat terdampak mengurus dokumen kependudukan yang rusak hingga memastikan Bantuan Presiden berupa penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Mendagri menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan hasil peninjauan, tidak sedikit masyarakat yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang akibat bencana.
“Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujarnya.
Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat yang hilang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menerbitkan dokumen yang hilang seperti SIM, STNK, dan BPKB. “Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelasnya.
Di sisi lain, Kemendagri juga menugaskan tim khusus untuk mengasistensi penggunaan Bantuan Presiden yang telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan delapan kabupaten terdampak. Total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar, yang terbagi atas Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten.
Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak, termasuk mereka yang mengungsi di tenda hingga berada di daerah pelosok. “Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda, karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga mendorong seluruh bupati mendata rumah rusak ringan, sedang, hingga berat. Pendataan tersebut perlu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses verifikasi lebih cepat. Data tersebut penting karena menjadi acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memberikan bantuan.
“Yang [rusak] ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil [tidak terjadi gempa susulan], mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, Mendagri bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga yang turut dalam rombongan juga mendampingi Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo. (adv)
