INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8), untuk memimpin rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Riau.
Kedatangan Presiden menjadi upaya serius pemerintah dalam memastikan pemadaman berjalan tuntas sekaligus memperkuat sistem pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBDPK Riau, M. Edy Afrizal, menyampaikan bahwa sepanjang Januari-Agustus 2026, luasan lahan terbakar mencapai 16.277,50 hektare, dengan 10.514 hotspot terdeteksi.
Dari jumlah tersebut, 521 titik telah terkonfirmasi sebagai titik api. Hingga 23 Agustus, masih terdapat 306 hotspot, dengan 7 titik api aktif di empat kabupaten, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar.
Meski demikian, upaya pemadaman berhasil menekan luasan terbakar yang tersisa menjadi sekitar 900 hektare. Presiden Prabowo mengapresiasi capaian tersebut, menyebut keberhasilan mengatasi lebih dari 15.000 hektare sebagai bukti kerja keras TNI, Polri, BPBD, dan seluruh pihak terkait.
“Saya kira ini cukup membanggakan. Yang 900 hektare ini segera kerahkan kekuatan, tetap waspada untuk ke depan,” ujar Presiden.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman semata. Sistem pencegahan harus dibangun secara permanen melalui langkah-langkah solutif.
Di antaranya adalah pembuatan sumur bor dan embung sebagai sumber air cadangan, pengawasan permanen di desa-desa rawan karhutla, deteksi dini hotspot dengan dukungan teknologi BMKG, serta koordinasi terpadu antara Gubernur, Pangdam, dan Kapolda.
Selain pemadaman dan pencegahan, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, Presiden menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil sesuai ketentuan.
Kunjungan Presiden ke Riau melanjutkan rangkaian peninjauan karhutla setelah sebelumnya ke Kalimantan. Langkah ini memperlihatkan strategi nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga membangun sistem pencegahan jangka panjang. Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah berharap siklus tahunan karhutla dapat diputus dan dampak sosial-ekonomi masyarakat diminimalkan.
Dalam rapat tersebut dihadiri kementerian/lembaga seperti Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta pejabat daerah seperti Plt Gubernur Riau, Pangdam, Kapolda, dan perwakilan BMKG, Basarnas, serta BPBD.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan koordinasi terpadu antara pusat dan daerah dalam menghadapi karhutla.(dan)
